Ibu Kota Negara

Jalan Penghubung ke IKN Nusantara dari Kalbar dan Kalteng akan Dibangun, Bakal Jadi Akses Utama

Jalan penghubung ke IKN Nusantara dari Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah akan dibangun, jalan ini akan menjadi akses utama.

HO/PUPR
Desain Ibu Kota Negara ( IKN ) di Kalimantan Timur ( Kaltim ). Jalan penghubung ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) akan dibangun, jalan ini akan menjadi akses utama. 

TRIBUNKALTIM.CO - Jalan penghubung ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) akan dibangun, jalan ini akan menjadi akses utama.

Pemindahan dan pembangunan IKN Nusantara dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, berimbas pada pembangunan di daerah lainnya di Kalimantan.

Salah satunya adalah akan adanya pada peningkatan jalan di pulau Kalimantan. 

Bahkan jalan ini akan menjadi akses utama menuju ke IKN Nusantara yang terletak di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara.

Jalan ini adalah jalan penghubung antar provinsi di Kalimantan.

Baca juga: POPULER KALTIM: Pembangunan Jalan Pintas ke IKN | Wajib Parkir dengan Nontunai di Samarinda

Baca juga: Pemerintah Diminta Hati-hati soal Lahan di IKN, Pakar Hukum Agraria UGM: Perlu Tata Ruang Hutan Adat

Kabar terkini, pembangunan akan di perbatasan antar provinsi di Kalimantan terus dimatangkan, seperti antar Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Barat dengan Kalimantan Timur.  

Kabupaten termuda di Benua Etam, julukan Kalimantan Timur, yakni Mahakam Ulu ( Mahulu) akan ada pengerjaan proyek jalan nasional. 

Kabupaten Mahakam Ulu yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat ( Kalbar) dan Kalimantan Tengah ( Kalteng) digenjot untuk segera menyelesaikan proyek jalan nasional tersebut.

Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Junaidi menyebut, ada kucuran dana bantuan dari Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia untuk penyelesaian jalan hingga ke batas wilayah Provinsi Kaltim.

"Rp 5 Triliun untuk semua, dari batas Kalbar, Long Pahangai sampai Sendawar. Itu sudah ada bantuan dari ADB, sudah menangani 40 kilometer," sebutnya, Senin (4/4/2022).

Tak hanya dana ADB, Junaidi menyampaikan bahwa dana APBN juga akan dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan.

Untuk jalan non status, biar saja, biar APBD kabupaten atau provinsi bisa masuk juga.

"Biar dikeroyok. Kalau diambil alih, APBN nanti terlalu banyak yang ditangani. Jadi bagus kalau cepat kita tangani dari Kutai Barat sampai ke Mahulu," bebernya.

Nantinya, lanjut Junaidi, jalan yang dibangun akan menjadi akses utama dari Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). 

"Ke depan jalan tersebut jalan utama dari Kalbar, Kalteng menuju IKN," sebutnya.

Baca juga: Perbatasan Antar Provinsi di Kalimantan Bakal Dibangun Jalan Pintas ke IKN

Dijelaskan Junaidi, jika dari Kalbar akan menempuh jarak sekitar 1700 kilometer untuk menuju ke IKN.

Sementara, jika melalui Kalteng atau Kalsel akan menempuh jarak kurang lebih tidak sampai 1200 kilometer. 

"Tapi memang masih banyak yang harus dibenahi," pungkasnya.

ILUSTRASI JALAN PERBATASAN KALBAR- Jalan paralel perbatasan Kalbar memiliki panjang 811.32 km yang terbagi menjadi dua yakni 607.81 km berstatus jalan non nasional dan 203.51 km jalan nasional. Hingga Juli 2020, jalan paralel sepanjang 811.32 km tersebut telah tembus seluruhnya dari Temajok hingga Batas Provinsi Kalimantan Barat - Kalimantan Timur.
ILUSTRASI JALAN PERBATASAN KALBAR- Jalan paralel perbatasan Kalbar memiliki panjang 811.32 km yang terbagi menjadi dua yakni 607.81 km berstatus jalan non nasional dan 203.51 km jalan nasional. Hingga Juli 2020, jalan paralel sepanjang 811.32 km tersebut telah tembus seluruhnya dari Temajok hingga Batas Provinsi Kalimantan Barat - Kalimantan Timur. (HO/PUPR)

Menyinggung terkait beberapa persoalan sosial yang terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Junaidi tidak menampik bahwa ada permasalahan lahan.

"Untuk pembangunan jembatan yang belum clear dengan masyarakat," tuturnya.

Namun hal ini tak begitu menjadi masalah berarti karena dukungan dari Pemkab Mahakam Ulu ke pihaknya mempermudah pembangunan infrastruktur yang tengah dibangun.

"Insya Allah kalau didukung Pemkab Mahulu kita akan lekas kerjakan. Ini kan buat masyarakat juga ya," katanya.

"Kita kemarin sudah siapkan penanganannya kontinu (berkesinambungan, berkelanjutan), enggak setengah-setengah," tutupnya.

Baca juga: IKN Kurang Menarik Pelaku Usaha, Hasil Riset SKSG UI: Mayoritas Pelaku Usaha Tolak Pindahkan Bisnis

Titik Nol Mulai Digandrungi dan jadi Lokasi Wisata

Kunjungan Presiden RI Joko Widodo, minat masyarakat semakin tinggi untuk melihat secara langsung lokasi Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku , Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). 

Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Kecamatan Sepaku, Adi Kustaman.

Ia mengatakan, belakangan ini banyak masyarakat yang mendatangi lokasi IKN hanya untuk mengobati rasa penasarannya.

Kebanyakan dari mereka adalah kelompok masyarakat dan rombongan perusahaan.

Tingginya kunjungan ini dikarenakan kehadiran Presiden yang berkemah sekaligus melakukan prosesi penyatuan tanah dan air di Titik Nol Geodesi IKN Nusantara beberapa waktu lalu bersama 34 Gubernur se-Indonesia.

"Iya, banyak yang berkunjung dan merasa penasaran karena, kan, lihatnya selama ini di TV saja. Jadi, enggak bisa dibendung, enggak bisa kami larang. Bayangkan kalau itu kami tutup atau larang, waduh rasanya agak kurang baik juga. Toh sejauh ini juga masih terkendali kok pengunjungnya," kata Adi, saat dihubungi Kompas.com pada Senin (4/4/2022).

Presiden Joko Widodo menggelar seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022).
Presiden Joko Widodo menggelar seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). (Biro Pers Sekretariat Presiden/MUCHLIS JR)

Adi menegaskan, dibukanya akses menuju Titik Nol IKN Nusantara bagi masyarakat bukan untuk dijadikan obyek wisata.

Melainkan sebatas untuk memperkenalkan wilayah yang nantinya menjadi IKN.

Hal ini juga berdasarkan kebijakan yang telah disepakati oleh kecamatan, PUPR dan dua desa terkait.

"Bukan dibuka tempat umum karena itu bukan tempat umum dan sekali lagi itu bukan tempat wisata. Itu hanya kebijakan dari kecamatan, PUPR, dan dua desa terkait. Karena antusiasnya masyarakat pasca-kunjungan Bapak Presiden RI berkemah dan bahkan melakukan prosesi penyatuan tanah dan air," ujar dia.

Hingga akhir pekan kemarin, pengunjung di Titik Nol terus meningkat.

Adi menyebut, angka pengunjung di akhir pekan tembus hingga 1.500 pengunjung.

"Kalau weekend itu sekitar 800 sampai 1.500 pengunjung, kecuali hari-hari biasa di bawah itu," sebut dia.

Baca juga: Soal Patok Lahan di Lokasi IKN, Pemerintah Diminta Serius Kumpulkan Data Pemilik Tanah

Ditanya apakah untuk memasuki wilayah IKN dipungut biaya alias tiket masuk, Adi menegaskan bahwa tidak ada pungutan biaya apapun terhadap masyarakat.

Pihaknya hanya meminta para pengunjung meninggalkan identitas serta nomor telepon untuk berjaga-jaga.

"Itu enggak bisa langsung masuk, pas di pos kami tanya tujuannya apa dan dari mana. Nanti identitasnya ditinggalkan dan nomor teleponnya juga.

Supaya kalau ada barang yang ketinggalan kan ada nomor yang bisa dihubungi. Banyak tas ketinggalan, handphone ketinggalan, nah kalau mereka rombongan kan enak bisa kami minta nomor handphone-nya," ujar dia. (TribunKaltim.co Moh Fairus/Kompas.com)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved