Airlangga: Pemerintah Kejar Target 23 Persen Proporsi Energi Terbarukan 2025

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, energi baru terbarukan harus mampu menggantikan energi karbon yang memiliki

Editor: Diah Anggraeni
ekon.go.id
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, energi baru terbarukan harus mampu menggantikan energi karbon yang memiliki emisi tinggi seperti bahan bakar fosil.

Airlangga mengaku, pemerintah menargetkan pada 2025 mendatang, pencapaian proporsi energi baru terbarukan sebesar 23 persen dari total sumber energi nasional.

Menurutnya, pada 2021, pemerintah sudah mengakselerasi tranformasi energy dengan pengurangan emisi karbon pada pembangkit listrik di Indonesia hingga 10,37 juta ton.

Jumlah ini lebih dari dua kali lipat dari target reduksinya.

Baca juga: Menko Airlangga: Neraca Perdagangan Surplus 22 Bulan Naikkan Minat Investor

Ia menegaskan, untuk mencapai target proporsi energi baru terbarukan tersebut, Indonesia tidak hanya membutuhkan dukungan sektor swasta nasional, tapi juga komunitas global.

Termasuk kolaborasi dengan negara maju di dunia.

Airlangga menilai hal ini wajar karena pencegahan perubahan iklim merupakan tanggungjawab seluruh negara di dunia.

"Dukungan global seperti itu, termasuk pembiayaan dan transfer teknologi, dibutuhkan dari negara maju seperti Korea Selatan," tutur Menko Airlangga dalam acara “South Korea RE-Invest Indonesia 2022, Kamis (7/4/2022).

Ketua Umum Partai Golkar ini berharap "South Korea RE-Invest Indonesia 2022" menjadi jembatan kerja sama sektor swasta antara Indonesia dan Korea Selatan.

"Terutama dalam mengembangkan energi baru terbarukan, yang dapat mendukung pencapaian target 23 persen kontribusi energi baru terbarukan tersebut," tegas Airlangga.

Baca juga: Airlangga: Percepatan Revisi UU PPP untuk Kejar Perbaikan UU Ciptaker

Menurutnya, Indonesia telah memiliki UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk menciptakan ekosistem bisnis yang mudah, namun tidak melupakan standar, nilai keselamatan dan keamanan, serta keberlanjutan dari sisi lingkungan hidup.

Selain itu, juga sudah dibentuk Indonesia Investment Authority (INA) yang dapat menyediakan alternatif fasilitas investasi untuk pengembangan ekonomi hijau.

Selain itu, Menko Perekonomian mengaku, transisi energi menjadi salah satu dari tiga topik utama dalam Presidensi G20 Indonesia tahun ini.

Artinya, energi baru terbarukan menjadi sektor prioritas dalam pembangunan Indonesia di masa depan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved