Isran Noor Bersuara Lantang soal Tambang Ilegal di Kaltim saat RDP Bareng Komisi VII DPR RI

Dalam memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Gubernur Kaltim Isran Noor bersuara,

HO/TRIBUNKALTIM.CO
Gubernur Kaltim Isran Noor memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI terkait tambang ilegal. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dalam memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Gubernur Kaltim Isran Noor bersuara lantang terkait tambang ilegal Kaltim.

Isran Noor diundang Panja Ilegal Mining Komisi VII bersama Gubernur Kalbar, Kalsel, Kalteng, dan Kaltara, serta Gubernur Babel, Gubernur Sumsel, Gubernur Jabar, dan Gubernur Sultra.

Kesemua pimpinan daerah di masing-masing provinsi hadir di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai I, Senin (11/4/2022).

Rapat yang dipimpin Ketua Panja Illegal Mining Eddy Soeparno ini dimanfaatkan Isran Noor menyampaikan kegelisahan masyarakat Kaltim terkait masifnya tambang ilegal.

Dimana telah menyebabkan merusak tatanan lingkungan serta infrastruktur.

Baca juga: Bantah Terlibat Tambang Ilegal di Tahura Bukit Soeharto, Kapolda Kaltim: Sudah Dicek dan Tidak Benar

Baca juga: Kodam VI Mulawarman Siap Kawal Proses Hukum Tambang Ilegal di Bukit Soeharto

"Maraknya tambang ilegal telah membuat rusak lingkungan dan infrastruktur," tutur Isran Noor.

Mantan Bupati Kutim ini juga menyinggung Dana Bagi Hasil (DBH) yang kembali ke daerah sangat minim, bahkan kurang juga memperbaiki kerusakan-kerusakan itu akibat tambang ilegal.

"Hampir semua jalan negara, provinsi dan kabupaten kota rusak. Kurang lebih seperti ombak lautan Pasifik," kata Isran Noor.

Isran Noor mengemukakan, aktivitas pertambangan ilegal yang banyak terjadi di Kaltim justru dipicu usai terbitnya regulasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Kemajuan tambang ilegal setelah UU Nomor 3 Tahun 2020 ini sangat luar biasa. Belum ada izin saja sudah ditambang. Pertanyaan saya, kenapa UU ini dibuat," ucap Isran Noor menyindir.

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved