Mendagri Ingatkan Politik Identitas dan Sara di Pemilu 2019 Harus Jadi Pelajaran

TRIBUNKALTIM.CO- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan, bahwa peristiwa Pemilu tahun 2019 lalu, harus menjadi pelajaran.

Dimana, waktu kampanye yang hanya 7 bulan menimbulkan politik identitas dan politik sara di masyarakat.

Hal itu disampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu dan DKPP terkait persiapan Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu Serentak 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Rabu (13/4/2022).

"Kemudian yang kedua adalah aman. Nah aman ini dalam arti aman buat rakyat. Kemudian rakyat kita belajar dari tahun 2019 masa kampanye yang hampir 7 bulan, kita melihat bagaimana ada politik identitas, politik SARA yang keluar itu rawan," kata Tito.

"Dalam ilmu security, sudut pandang keamanan setiap pembelahan, perbedaan akan mengandung potensi konflik. Konfliknya yang penting tidak menghancurkan, tidak saling menghancurkan," terangnya.

Tito juga berharap, pemilu 2024 memberikan rasa aman bagi penyelenggara. Dimana, berkaca pada kejadian petugas Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia dan sakit pada Pemilu 2019 lalu.

Baca juga: Ketua KPU RI Sebut Anggaran Pemilu Serentak Rp 76 Triliun Masih Bisa Ditinjau Ulang

Baca juga: Jokowi Marah soal Isu Tunda Pemilu yang Bikin Gaduh tapi Lalu Beri Luhut Tambahan Jabatan Baru

Baca juga: Golkar Tegaskan Dukung Pemilu 2024 Sesuai Jadwal, Nurul Arifin: Kami Siap Bertarung

"Kita perlu membuat perencanaan yang betul-betul matang pada semua tahapan agar hal itu tidak terulang lagi jadi aman bagi penyelenggara," jelas Tito.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan sejumlah saran kepada KPU dan Bawaslu dalam melakukan tahapan serta pelaksanaan Pemilu 2024.

Tito berharap, bahwa Pemilu 2024 nantinya bisa berjalan dengan lancar dan aman.

Hal itu disampaikan Tito dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu dan DKPP terkait persiapan Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu Serentak 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Rabu (13/4/2022).

"Kemudian yang kedua adalah aman. Nah aman ini dalam arti aman buat rakyat. Kemudian rakyat kita belajar dari tahun 2019 masa kampanye yang hampir 7 bulan, kita melihat bagaimana ada politik identitas, politik SARA yang keluar itu rawan," kata Tito.

"Dalam ilmu security, sudut pandang keamanan setiap pembelahan, perbedaan akan mengandung potensi konflik. Konfliknya yang penting tidak menghancurkan, tidak saling menghancurkan," terangnya.

Tito juga berharap, pemilu 2024 memberikan rasa aman bagi penyelenggara. Dimana, berkaca pada kejadian petugas Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia dan sakit pada Pemilu 2019 lalu.

"Kita perlu membuat perencanaan yang betul-betul matang pada semua tahapan agar hal itu tidak terulang lagi jadi aman bagi penyelenggara," jelas Tito.

"Ada beberapa mungkin saran dari pihak pemerintah dalam rangka penyusunan jadwal, tahapan dan program, yang pertama pelaksanaan Pemilu sendiri kita harapkan lancar dan aman," kata Tito.

"Lancar dalam arti selesai dengan baik pada semua tahapan-tahapan yang direncanakan jadi setiap perencanaan nanti mulai tahapan persiapan pendaftaran. Kemudian perhitungan itu tepat sesuai dengan waktunya masing-masing. Tidak ada yang molor kira-kira itu," sambungnya.

Tito juga berharap bahwa Pemilu 2024 bisa berjalan dengan aman.

Ia pun mengingatkan, bahwa peristiwa Pemilu tahun 2019 lalu, harus menjadi pelajaran. Dimana, waktu kampanye yang hanya 7 bulan menimbulkan politik identitas dan politik sara di masyarakat.

Mantan Kapolri ini juga berharap penyelenggaraan pemilu berjalan aman bagi para peserta. Karena, para peserta yang terlibat dalam Pemilu butuh rasa aman dari bentuk ancaman bahkan kekerasan.

Baca juga: Presiden Jokowi: Tidak Ada Penundaan Pemilu Tetap Digelar 14 Februari 2024

"Dan ini pesertanya tidak sedikit karena tidak hanya presiden dan wakil presiden yang perlu diamankan tetapi yang perlu diamankan juga adalah semua calon anggota legislatif tingkat pusat, DPR RI DPD, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2 yang jumlahnya ribuan," ucap Tito.

Lalu, Tito berharap pemilu berjalan dengan aman bagi para aparat yang mengawal pelaksanaan Pemilu.

"Kemudian aman untuk aparat juga. Jangan sampai mereka jadi korban dan lain-lain," jelasnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mendagri Tito: Belajar dari Pemilu 2019, Kampanye 7 Bulan Politik Identitas dan SARA yang Keluar, https://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/13/mendagri-tito-belajar-dari-pemilu-2019-kampanye-7-bulan-politik-identitas-dan-sara-yang-keluar.