Berita Nasional Terkini
Jabatan Luhut Disorot, Politisi PDIP: Jangan-jangan 110 juta di Big Data Bukan Warga Tapi Biota Laut
Pernyataan Menko Marves RI Luhut Binsar Panjaitan soal Big Data 110 juta warga yang menginginkan penundaan Pemilu 2024 jadi sorotan,
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Pernyataan Menko Marves RI Luhut Binsar Panjaitan soal Big Data 110 juta warga yang menginginkan penundaan Pemilu 2024 kembali jadi sorotan,
Kali ini, komentar datang dari anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu.
Masinton Pasaribu tak meyakini perihal Big Data yang diklaim dimiliki Menko Marves RI Luhut Binsar Panjaitan tersebut.
Dikatakan Masinton, Big Data itu seolah-olah dijadikan pembenaran untuk mendukung wacana Penundaan Pemilu dan memperpanjanga masa jabat presiden.
Baca juga: Jokowi Marah soal Isu Tunda Pemilu yang Bikin Gaduh tapi Lalu Beri Luhut Tambahan Jabatan Baru
Baca juga: DAFTAR 9 Jabatan Luhut Binsar Pandjaitan yang Diberi Jokowi Sejak 2014, Terbaru Ketua SDA Nasional
Baca juga: Jokowi Semprot para Menteri Terkait Pemilu, BBM, dan Minyak Goreng, Luhut Juga Kena Tegur?
Padahal menurutnya hal itu sangatlah keliru.
Hal itu disampaikan Masinton saat diwawancarai khusus oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra, Kamis (14/4/2022).
"Seakan-akan yang diklaim sebagai Big Data itu untuk memperkuat argumentasi penambahan jabatan presiden untuk menjadi tida periode, digunakan Big data itu sebagai alat untuk melakukan pembenaran terhadap amandemen tiga periode jabatan presiden itu tadi. Itu kan keliru," kata Masinton seperti dilansir Tribunnews.com di artikel berjudul Soal Big Data Luhut, Politisi PDIP: Jangan-jangan Biota Laut, Ada Tenggiri, Ada Ikan Tongkol.
Lantas, hal itu pun menjadi tanda tanya karena yang mengusulkan penundaan pemilu dilontarkan dari seorang Menko Maritim dan Investasi.
Masinton juga mengungkapkan obrolannya dengan rekan sesama aktivis soal ketidakyakinannya soal Big Data itu.
Dalam percakapannya itu, yang dimaksud 110 juta Big Data itu adalah biota laut, karena latar belakang Luhut yang merupakan menteri kemaritiman.
"Mohon maaf kan beliau bidangnya kemaritiman dan investasi, bukan soal politik tadi, terus teman saya ini aktivis dulu, kita suka ngobrol-ngobrol, dia tanya ke saya 'lu yakin itu kalau sesuai bidangnya itu data orang?' loh apa memang? 'ya kalau dia bidangnya kemaritiman kan jangan-jangan big datanya itu biota laut, ada tenggiri, ada terumbu karang, ada ikan tongkol, dan lain-lainnya, ada plankton, total mungkin bisa 110 juta'. Jadi bukan orang," ujar Masinton.
Lebih lanjut, Masinton pun mendorong agar Luhut membuka Big Data warga yang mendukung penundaan pemilu.
Sebab, saat ini adalah eranya transparansi.
"Maka kemudian oke kalau big data itu ada, buka saja, meskipun itu data pribadi ya ini kan era transparansi," kata Masinton.
Baca juga: Presiden Jokowi dan Luhut Disarankan Konsultasi ke psikolog, Amien Rais: Kok Dia Merasa Paling Benar
"Apalagi ini yang menyampaikan pejabat pemerintahan, dia memiliki konsekuensi dan ditagih oleh pemerintah meskipun itu data pribadi. Beda kalau umpama, data pribadi orang dipinggir jalan, ngobrol di pinggir jalan, nah terus buka dong, ya apa haklu, boleh itu," tandasnya.
