Izin Pertambangan Dikembalikan ke Daerah, Isran Noor: Mudahan Sesuai Harapan

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) nomor 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pembrian izin tambang,

TRIBUNKALTIM/GEAFRY NECOLSEN
ILUSTRASI- Penambangan batu bara di Kalimantan Timur.  

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) nomor 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu bara. 

Dengan ini, pemerintah pusat akan mendelegasikan izin tambang ke Pemerintah Daerah (Pemda).

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Sugeng Mujiyanto, menerangkan dalam konferrnsi pers virtual baru-baru ini, Senin (18/4/2022) bahwa dalam pelaksanaan pengawasan, Gubernur bisa menugaskan inspektur tambang dan pejabat pengawas. 

Dilanjutkannya, bahwa kewenangan yang didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi tidak dapat didelegasikan lagi kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota. 

Baca juga: Tingkatkan Populasi Sapi, Disnakeswan akan Manfaatkan Lahan Eks Tambang Sesuai Arahan Gubernur

Baca juga: Sulap Lahan Eks Tambang untuk Pengembangan Ternak, Perusahaan Diminta Jangan Hanya Tanda Tangan MoU

Baca juga: Dalami Izin Tambang di PPU Yang Ditandatangani AGM, KPK Periksa Kabag Ekonomi, Plt Kasatpol Mangkir

Pemerintah Provinsi juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pendelegasian pemberian perizinan berusaha kepada Menteri ESDM dan Menteri Dalam Negeri.

Langkah ini diambil, dimaksud guna mempercepat proses perizinan usaha yang selama ini cenderung terlambat di kementerian.

"Izin yang ada di kami khusus mineral yang aktif sekitar 4.000-an saat ini, masih ada yang belum terdaftar di sistem kami sekitar 6.000-an, jika ini diproses secara sistem kami di pusat akan memerlukan waktu yang lama dan energi kami habis untuk mengurus perizinan saja sehingga hal-hal strategis mungkin terabaikan," terangnya. 

Pada prinsipnya pihaknya percaya dan mempercayakan terkait masalaha perizinan kepada provinsi. 

"Sehingga diharapkan ke depan ini tidak terjadi gap, tidak terlayani begitu dan tidak ada keterlambatan waktu," sambung Sugeng. 

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin juga turut mengatakan bahwa penyerahan sebagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait Mineral dan Batu bara masih akan tetap menunggu kesiapan dari provinsi. Hal ini dilakukan supaya implementasi dari aturan tersebut berjalan tanpa kendala.

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved