Ekonomi dan Bisnis

Politisi PAN Dradjad Wibowo Nilai Larangan Ekspor CPO Bisa Rugikan Pemerintah Sendiri

Ekonom Indef yang juga seorang politisi PAN, Dradjad Hari Wibowo menilai pelarangan ekspor Crude Palm Oil ( CPO) justru merugikan pemerintah

Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/SYAIFULLAH IBRAHIM
Petani sawit di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser yang telah memanen hasil kebun Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang kemudian diangkut menggunakan mobil pikap. TRIBUNKALTIM.CO/SYAIFULLAH IBRAHIM 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Ekonom Indef yang juga seorang politisi PAN, Dradjad Hari Wibowo menilai pelarangan ekspor Crude Palm Oil ( CPO) justru merugikan pemerintah.

Hal itu karena porsi penghasilan pemerintah dari sawit jumlahnya sangat besar.

"Saya beri contoh tahun 2020 untuk bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE), jadi ada dua yang dipungut pemerintah. Jatuhnya hampir 25 persen dari seluruh CPO milik RI," kata Dradjad dalam webinar Gelora Talks, Rabu (27/4/2022).

Apalagi ditambah pengenaan tarif pajak maka penghasilan pemerintah dari sawit di atas 40 persen.

Baca juga: Surat Edaran Dirjenbun Soal Harga Turunan Kelapa Sawit Dianggap Persulit Petani di Kaltim

Baca juga: Fasilitasi Warga Dapatkan Minyak Goreng, Disdagkop Kutai Barat Koordinasi dengan Aparat Kampung

Baca juga: Larangan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng sampai Kapan? Pengamat Ekonomi: Justru Rugikan Petani

Pungutan pajak ini karena perusahaan-perusahaan CPO memiliki kewajiban membayar pajak.

"Bahkan di 2021 dan 2022 kemungkinan dengan harga CPO sekitar Rp 1.400 sampai Rp 1.500 per kilogram, pemerintah menarik penghasilan 33 persen lebih dari BK dan PE," tutur Dradjad.

Dradjad menuturkan angka riil yang dilaporkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) per Desember 2021 sudah mencapai Rp 70 triliun melalui PE.

Sementara total pajak yang dikumpulkan dari perusahaan CPO sekitar Rp 20 triliun per bulan.

"Kalau pertahunnya mungkin Rp240 triliun, tapi saya tidak pasti tau karena nggak pernah diungkap ke publik data ini," kata pria yang juga Ketua Dewan Pakar PAN ini.

Dradjad mengungkapkan hasil estimasi yang telah dilakukan pemerintah kemungkinan memperoleh Rp250 triliun sampai Rp300 triliun per tahun (dengan asumsi harga CPO sekarang sebesar 6.000 Ringgit Malaysia).

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved