Berita Kaltim Terkini
Realisasi APBD Kaltim 2021 Masih 82 Persen, Banyak Terserap Penanganan Pandemi Covid-19
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan, belum maksimalnya realisasi pada APBD 2021 yang hanya mencapai 82 persen
Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Samir Paturusi
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan, belum maksimalnya realisasi pada APBD 2021 yang hanya mencapai 82 persen, lantaran banyaknya proyek yang belum berjalan serta adanya re-focusing anggaran akibat pandemi Covid-19.
Plt Sekdaprov Kaltim Riza Indra Riadi mengungkapkan, pandemi yang berjalan salama 2 tahun terakhir memang membuat anggaran banyak mengalami re-focusing.
Pergerakan ekonomi yang tidak maksimal dan banyak target-target pembangunan yang belum rampung akhirnya menjadi dampaknya.
Dalam rangkuman laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim tahun 2021 hal ini juga telah dipaparkan dihadapan DPRD.
"Rata-rata persentase 80 sampai 89 persen hampir di semua bidang. Kami akui belum maksimal, DPRD juga telah menyampaikan beberapa masukan untuk perbaikan," ungkapnya, Selasa (10/5/2022).
Baca juga: KONI Kaltim Curhat ke Karang Paci, Usulan Anggaran Belum Terakomodasi dalam APBD 2022
Baca juga: Kemendagri Sosialisasikan Pendanaan PPPK, Pemda Siap-siap Bayaran Gaji Ditanggung APBD
Baca juga: Anggaran Penegasan Batas Wilayah Karang Joang-Manggar Diprioritaskan Masuk APBD Perubahan 2022
Meski demikian jika dibanding tahun 2020 silam, Riza menyampaikan bahwa cenderung tinggi daripada saat pandemi yang meningkat di tahun 2022, sehingga pengalokasian dana cenderung untuk menangani Covid-19.
Anggaran di tahun 2021 sendiri senilai Rp 11,62 triliun.
Ini terbagi dalam tiga item, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah hingga Pembiayaan Daerah.
Dari data yang didapat pendapatan daerah Kaltim tahun 2021 dianggarkan Rp 9,590 triliun dam terealisasi Rp 9,367 triliun atau 97,67 persen.
Belanja daerah dianggarkan Rp 11,616 triliun dan terealisasi Rp 10,190 triliun atau 87,73 persen.
Lalu pembiayaan daerah dianggarkan Rp 2,025 triliun dan terealisasi Rp 2,950 triliun atau 145,64 persen.
Adapun sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2021 diperkirakan mencapai Rp 800 miliar.
"Kalau 82 persen, 8 persen dari Rp 10 triliun ya sekitar Rp 800 miliar," terang Riza.
Riza melanjutkan, dalam LKPJ juga tercatat terkait upaya untuk menambah pendapatan daerah tahun 2022.
Termasuk Silpa sebesar Rp 800 miliar yang akan masuk ke APBD 2022.
