Tiga Rekomendasi di Pertemuan Seluruh Gubernur di Bali Termasuk Kewenangan Perizinan Minerba

Pertemuan seluruh Gubernur se-Indonesia membuahkan tiga rekomendasi dalam berbagai pembahasan,

TRIBUNKALTIM.CO/HO
Gubernur Kaltim Isran Noor bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memimpin pleno di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Provinsi Bali 9-10 Mei lalu. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pertemuan seluruh Gubernur se-Indonesia membuahkan tiga rekomendasi dalam berbagai pembahasan, yang dilakukan dalam rapat Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) selama dua hari, di Provinsi Bali 9-10 Mei lalu.

Wakil Ketua Dewan Pengurus APPSI, yang juga Gubernur Kaltim Isran Noor menerangkan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VI membahas banyak isu.

Terutama terkait ASN yang menurutnya perlu kita tindaklanjuti.

"Dari soal ASN, tenaga honorer, uji kompetensi, lelang jabatan, perlindungan ASN, PPPK," sebut Isran Noor, Selasa (17/5/2022) dalam keterangan pers resminya.

Rakernas juga sudah merangkum sesuai kesepakatan dalam pleno yang dipimpin Ketua Umum Dewan Pengurus APPSI Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta), yakni tim dewan pakar bersama para gubernur akan segera bertemu Menteri PANRB.

Baca juga: Respon Isran Noor soal CSR Perusahaan di Kaltim, Ratusan Miliar Bisa Bangun Rumah Layak Huni

Baca juga: DPRD Kaltim Berharap Gubernur Isran Noor Hadir saat Penyampaian Rekomendasi LKPj 2021

Baca juga: Gubernur Kaltim Isran Noor Singgung soal Dana Bagi Hasil Daerah di Rakernas APPSI

"Dalam waktu satu setengah bulan, tim akan bicara dengan Kementerian PANRB, nanti para Gubernur diminta menugaskan instansinya untuk membahas ini dengan tim APPSI," terang Isran Noor.

Selain ASN, pemabahasan terkait pemekaran dan otonomi daerah, juga jadi pembahasan.

Menyoal penguatan kewenangan di provinsi, yang hampir semua Gubernur menyampaikan agar tidak tertutup kran untuk pemekaran.

"Inginnya, jangan simetris tapi sesuai kebutuhan strategis nasional untuk pemekaran daerah," singgung Isran Noor.

Terakhir, terkait perizinan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) yang mana kewenangan telah berada ditangan pusat.

Isran Noor masih menyoroti perberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2022 tentang Minerba.

"Sudah disimpulkan dan seluruh kepala daerah meminta dilimpahkan saja kewenangan (perizinan) kepada provinsi, itu rekomendasinya," tegas Isran Noor.

Baca juga: Gubernur Kaltim Isran Noor tak Gelar Open House dan jadi Khatib Sholat Idul Fitri

Sebagai tambahan informasi, tim dewan pakar diharap bisa meneruskan serta menyampaikan kesimpulan ke sektoral di pemerintah pusat.

Pertemuan APPSI berikutnya juga diagendakan bakal digelar pada Juni mendatang di Provinsi Bangka Belitung (Babel) tentang pemerintahan yang efektif. (Mohammad Fairoussaniy/ADV/Kominfo Kaltim)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved