Berita Penajam Terkini

Terkendala Regulasi, Dana Bagi Hasil Partisipating Interest PPU Belum Bisa Dicairkan

Kontrak Kerja PT Chevron Indonesia Company yang ada di Kalimantan Timur (Kaltim) telah berakhir pada 24 Oktober 2018 lalu. Setelahnya, eks ladang

Penulis: Nita Rahayu | Editor: Mathias Masan Ola
HO/Perumda Benuo Taka Energi
Plt Direktur Perumda Benuo Taka Energi Durajat. HO/Perumda Benuo Taka Energi 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Kontrak Kerja PT Chevron Indonesia Company yang ada di Kalimantan Timur (Kaltim) telah berakhir pada 24 Oktober 2018 lalu. Setelahnya, eks ladang minyak dan gas (migas) diambilalih PT Pertamina.

Pemprov Kaltim mendapatkan participating interest (PI) 10 persen, dari kontrak yang telah berjalan selama beberapa tahun itu.

Sementara, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), diketahui bakal memperoleh jatah dari Pemprov Kaltim atas blok Attaka dan blok Wain sebesar 18,46 persen.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Benuo Taka Energy (PBTE) PPU Durajat kepada TribunKaltim.co, Kamis (26/5/2022).

Ia mengungkap, PPU diperkirakan mendapatkan jatah bagi hasil minyak dan gas dari eks ladang migas Chevron sebesar Rp7 miliar sejak tahun 2018 sampai 2021.

Baca juga: PT MMP Jelaskan Persepsi PI 10 Persen ke Komisi II DPRD Kaltim

Baca juga: Komisi II DPRD Kaltim Desak Pengelolaan Pi 10 Persen Diusut Kejati Kaltim

Baca juga: FAM Kaltim Protes PI 10 Persen Kalimantan Timur, Pemprov Ingatkan Perusda Bekerja Sesuai Aturan

Namun, hingga saat ini pencairan dana bagi hasil PI 10 persen terkendala regulasi sebab PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim merupakan anak perusahaan dari Perumda Kaltim yang dibentuk untuk menangani PI 10 persen memiliki anak perusahaan.

Diketahui, dalam aturan tidak diperkenankan perusahaan yang mengelola P1 10 persen memiliki anak perusahaan.

“PI 10 persen untuk Surabaya sudah cair. Kenapa untuk Kaltim belum cair karena, ada persoalan, hasil kajian yuridis Kejati Kaltim perusahaan menangani PI 10 persen tidak boleh memiliki anak perusahaan," ungkapnya.

Durajat menegaskan, PBTE bersama Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab PPU Ahmad Usman telah berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim dan PT MMP pada April 2022 lalu guna membahas mengenai bagi hasil PI yang sebanyak 10 persen tersebut.

“Ada beberapa syarat administrasi sudah kami penuhi," pungkasnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved