Berita Penajam Terkini

Mendagri Belum Keluarkan Rekomendasi Untuk Pelantikan 7 Pejabat Eselon II di PPU

Permohonan untuk melakukan pelantikan itu, telah disampaikan kepada Mendagri beberapa waktu lalu, dan informasi yang diterima

Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/NITA RAHAYU
Pelantikan tujuh pejabat eselon II di lingkup Pemkab PPU tunggu rekomendasi Kemendagri. TRIBUNKALTIM.CO/NITA RAHAYU 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM- Rekomendasi untuk melakukan pelantikan terhadap tujuh pejabat yang bakal mengisi jabatan kosong di SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), hingga kini masih berproses di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU, Khairudin kepada TribunKaltim.Co, Senin (30/5/2022).

Kharudin menyebut, permohonan untuk melakukan pelantikan itu, telah disampaikan kepada Mendagri beberapa waktu lalu, dan informasi yang diterima, saat ini sudah ditangani dan diproses.

"Rekomendasi pelantikan sudah masuk di Mendagri, masih tahap proses, informasi yang kami dapat seperti itu," jelasnya.

Disinggung mengenai target pelantikan, dikatakan Kharudin tergantung keputusan Kemendagri, pihaknya hanya bisa memohon ke Gubernur Kalimantan Timur, lalu Gubernur meneruskan permohonan tersebut kepada Kemendagri.

Baca juga: Mutasi Pejabat Eselon II di PPU Masih Menunggu Persetujuan Kemendagri

Baca juga: Gerbong Mutasi Jilid III di Lingkup Pemkot Bontang Dibuka, 20 ASN Bertukar Posisi Jabatan Baru

Baca juga: Walikota Balikpapan Mutasi Pejabat Tinggi Pratama, Muhaimin Kini Jabat Asisten Administrasi Umum

"Kalau kita bicara target itu menjadi kewenangan pusat, artinya kita bermohon ke gubernur ke wakil pemerintah pusat, itu sudah dilakukan, dan bersurat ke Mendagri, tinggal nanti Mendagri memprosesnya," sambungnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa ada tujuh pejabat eselon II yang dimutasi dan bakal dilantik.

Diketahui, mutasi juga tidak bisa serta merta dilakukan, oleh suatu daerah yang hanya dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, oleh sebab itu, terlebih dahulu harus melalui persetujuan Kemendagri. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved