Besok Dijadwalkan Penyerahan SK Pengangkatan PPPK di Kaltim Tahap Pertama

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur direncanakan besok (7/6/2022), akan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang PPPK

TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Diddy Rusdiansyah saat ditemui.TRIBUNKALTIM.CO/ MOHAMMAD FAIROUSSANIY 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur direncanakan besok (7/6/2022), akan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Diddy Rusdiansyah menerangkan bahwa penyerahan SK ini ialah tahap pertama.

SK yang diterbitkan sendiri sebanyak 685 SK Petikan dari 1.796 yang dinyatakan lolos administrasi dan berkas sudah dinyatakan lengkap. 

"Sisanya masih terus berproses sesuai mekanisme yang ada. Insya Allah, hari Selasa (7/6/2022) besok penyerahan langsung," terang Diddy, Senin (6/6/2022).

Baca juga: INFO PPPK 2022: Terjawab Besaran Gaji PPPK dan Tahapan Rekrutmen P3K, Cek Jadwal Seleksi PPPK

Baca juga: Soal Seleksi PPPK, Bupati Kukar Minta Forum Guru Honorer Terus Bersuara ke Pusat

Baca juga: P3K Singkatan dari? Kepanjangan dan Persyaratan Pendaftaran PPPK 2022/2023. Nasib Tahap 3 Guru 2021

Dirincikan Diddy, SK PPPK yang telah diterbitkan di 10 Kabupaten/Kota diantaranya Kota  Samarinda sebanyak 177, Balikpapan 78, Bontang 16.

Kabupaten Kutai Kartanegara 111, Kutai Timur 99, Kutai Barat 46, Penajam Paser Utara 27, Paser 62, Berau 64 dan Mahakam Ulu (5).

"Penyerahannya langsung, direncanakan di  Samarinda Pak Gubernur dan Paser Pak Wagub, sementara daerah lain secara daring pukul 13.00 Wita," jelasnya.

Terkait proses penerbitan SK sendiri, Diddy mengakui proses waktu yang cukup lama ini dikarenaka secara digital melalui aplikasi SAPK.

Semua berkas yang masuk harus dilakukan pemindaian satu persatu.

Baca juga: INFO PPPK 2022: Alasan Ratusan Peserta Seleksi CPNS/P3K Mundur, Cek Gaji PPPK dan Aturan Pengunduran

Kendala yang dihadapi pihaknya juga ketika terjadi kekurangan berkas yang kemudian harus diminta kembali lalu kemudian meneruskan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim. 

"Berkas yang kurang itu biasanya masa kerja, karena masa kerja minimal harus tiga tahun,"tukas Diddy.

(Mohammad Fairoussaniy/ADV/Kominfo Kaltim)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved