Berita Kaltara Terkini

Tahun 2023 Tenaga Honorer Dihapus, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang: Tidak Usah Khawatir

Tahun 2023 tenaga honorer akan dihapus di seluruh Indonesia dan ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat

Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/NIKO RURU
ILUSTRASI Ratusan tenaga honor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Tahun 2023 tenaga honorer akan dihapus di seluruh Indonesia dan ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat.

Kali ini mendapat tanggapan dari Gubernur Kaltara Zainal Paliwang yang nilai, tidak usah khawatir

Pemerintah pusat memutuskan untuk menghapuskan posisi tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang.

Penghapusan tenaga honorer atau non-ASN di dalam kementerian dan lembaga pemerintah di pusat maupun daerah tersebut ditetapkan pada 28 November 2023 mendatang.

Baca juga: Status Tenaga Honorer Resmi DIhapuskan Tahun 2023, Begini Isi Surat Edaran Menteri PAN-RB

Baca juga: Status Tenaga Honorer Dihapus Tahun Depan, Cek Syarat dan Tahapan Rekrutmen PPPK 2022

Baca juga: Status Tenaga Honorer Dihapuskan Tahun 2023, KemenPAN-RB Beberkan soal Peluang Diangkat Jadi ASN

Pihak Kementerian PAN-RB memerintahkan kepada lembaga pemerintah untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing yang dapat diikutsertakan dalam seleksi CPNS maupun PPPK.

Menanggapi kebijakan pemerintah pusat tersebut, Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang mengaku akan mencarikan jalan keluarnya.

Pihaknya mengaku akan melakukan sejumlah upaya agar tenaga honorer yang berada di lingkungan Pemprov Kaltara tidak menganggur saat kebijakan baru tersebut diterapkan.

"Kita nanti akan mencari solusi, semua permasalahan tentu ada solusinya," kata Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, Senin (6/6/2022).

"Tidak usah khawatir, kita akan carikan upaya jalan keluar, supaya semua bisa bekerja kembali walaupun bukan honorer," ujarnya.

Kendati akan mencarikan jalan keluar, Gubernur Zainal mengaku, sampai saat ini Pemprov Kaltara masih memerlukan tenaga honorer.

Terlebih menurutnya, jumlah ASN di Pemprov Kaltara masih jauh dari jumlah ideal.

"Kita sangat membutuhkan, karena kita kekurangan ASN, apalagi kita provinsi baru tentu memerlukan banyak pegawai," katanya.

Baca juga: Tenaga Honorer Berpeluang Menjadi PNS, Inilah Syarat yang Harus Dipenuhi Sesuai PP 48/2005

Sementara itu, Sekprov Kaltara, Suriansyah, mengatakan pihaknya masih akan melakukan pemetaan terkait jumlah tenaga honorer di Pemprov Kaltara.

Pihaknya mengaku akan mengikuti instruksi pemerintah pusat terkait pembahasan strategi penanganan penghapusan tenaga honorer.

Ilustrasi tenaga honorer.
Ilustrasi calon tenaga pegawai pemerintah. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

"Itu sudah kita pelajari, sudah kita panggil juga BKD agar diatur jadwal untuk kita bahas bersama, tahapan-tahapannya harus kita lewati sesuai dengan arahan di surat tersebut," kata Suriansyah.

"Kita diminta untuk menyusun semacam strategi penanganannya itu, karena yang ada sekarang itu 3.000an dari semua jenjang," ungkapnya. 

"Jadi kita petakan dulu, nanti kita susun rencana aksinya dan kita bahas bersama," tuturnya.

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel ini telah tayang di TribunKaltara.com dengan judul Tahun 2023 Pemerintah Pusat Hapuskan Tenaga Honorer, Ini Reaksi Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang

Sumber: Tribun kaltara
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved