Berita Kukar Terkini

Guru dan Tenaga Kesehatan Berpeluang Isi Jatah PPPK dan PNS di Kutai Kartanegara

Formasi guru dan tenaga kesehatan berpeluang besar mengisi jatah PPPK dan PNS di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY
Ilustrasi - Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemprov Kaltim melaksanakan apel. TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Formasi guru dan tenaga kesehatan berpeluang besar mengisi jatah PPPK dan PNS di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa kali rekrutmen PPPK dan CPNS yang selalu membuka dua formasi itu.

Ini disampaikan Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Iriansyah.

Untuk tahun 2021 saja, Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat jatah rekrutmen PPPK dan CPNS sebanyak 1.204 formasi.

Masing-masing 96 formasi untuk CPNS kesehatan dan 170 formasi untuk PPPK kesehatan. Sisanya 938 formasi PPPK untuk guru.

Baca juga: Seleksi CPNS dan PPPK Diperketat, Yuk Simak Apa Saja Tambahan Prosedur Pelaksanaan CAT

Baca juga: INFO PPPK 2022: Alasan Ratusan Peserta Seleksi CPNS/P3K Mundur, Cek Gaji PPPK dan Aturan Pengunduran

Baca juga: Setelah Penetapan NIP, Tidak Ada Oknum CPNS di Berau yang Mengundurkan Diri

Penyerahkan SK pengangkatan bagi 839 pegawai juga telah diserahkan Bupati Kukar Edi Damansyah pada 17 Mei 2022 lalu.

Masing-masing CPNS STAN sebanyak 32 orang, CPNS Kesehatan 90 orang, PPPK Kesehatan 105 orang, PPPK guru 612 orang, sedangkan 27 orang memilih untuk mengundurkan diri.

“Kalau THL guru dengan kesehatan itu rata-rata memang yang lulus (pada rekrutmen PPPK dan CPNS),” ungkap Iriansyah, Rabu (8/6/2022).

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga telah memetakan kondisi pegawai untuk menindaklanjuti keputusan pemerintah pusat.

Baca juga: Dua CPNS Mengundurkan Diri Karena Gaji Kecil, Walikota Solo: Kurang Ajar

Yakni tentang penghapusan tenaga honorer. Pemkab Kukar meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memberi usulan kebutuhan pekerja, untuk dijadikan ASN (PPPK dan PNS).

Selain itu, Pemkab Kukar tengah berkonsultasi dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) menyoal tenaga profesional tertentu yang masih diperlukan.

Pemkab Kukar juga berencana akan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, yang bisa menampung tenaga outsourcing atau penyedia jasa tenaga kerja.

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved