Berita Nasional Terkini
Daftar Infrastruktur Dasar Dibangun Pemerintah di IKN Nusantara, Istana Hingga Tol
Daftar infrastruktur dasar dibangun Pemerintah di IKN Nusantara, Istana hingga tol
Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Sandrio
TRIBUNKALTIM.CO - Terkait pembangunan Ibu Kota Negara ( IKN) Nusantara, Kementerian PUPR hanya menangani pembangunan prasarana dasar.
Dilansir dari Kompas.com, prosesnya pun dimulai tahun 2022. Hal itu dijelaskan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat Rapat Kerja antara Kementerian PUPR dengan Komisi V DPR RI, Kamis (09/06/2022).
"IKN ini kita hanya menangani beberapa pekerjaan prasarana dasar," ujarnya dikutip dari siaran Youtube Komisi V DPR RI.
Menurut Basuki, prasarana dasar yang dimaksud meliputi, jalan nasional, jalan tol, Kantor Presiden, Kantor Wakil Presiden, Kantor-Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko).
Kemudian, Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), air baku, hingga drainase.
Jadi memang khusus melakukan pembangunan prasarana dasar.
Meski demikian, sejauh ini Kementerian PUPR belum memiliki anggaran untuk pembangunannya.
Namun, telah mengajukan permintaan kepada Kementerian Keuangan.
"Jadi kami sudah menyurati Menteri Keuangan kebutuhan IKN.
Karena pada saat penyusunan 2022 ini memang tidak termasuk IKN," jelas Basuki.
Pihaknya mengusulkan anggaran sebesar Rp 5,07 triliun untuk tahun 2022.
Tapi secara keseluruhan mulai 2022-2024, kebutuhan anggarannya sebesar Rp 43,73 triliun.
"Kebutuhan semua antara 2022-2024 Rp 43,73 triliun. Ini juga perlu disiapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nya," imbuhnya.
Menteri PUPR menambahkan, bahwa saat ini beberapa pekerjaan sudah dilelang oleh Ditjen Cipta Karya. Sementara yang lainnya akan menyusul bertahap.
"Ada beberapa yang baru akan lelang Juni ini.
Kemungkinan tidak akan menyerap Rp 5 triliun, tapi sekitar Rp 4,3 triliun," pungkasnya.
Sementara itu, Proses penjurian Tahap I Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung di Ibu Kota Negara ( IKN) Nusantara masih berlangsung.
Meliputi Kompleks Istana Wakil Presiden (Wapres), Kompleks Perkantoran Legislatif, Kompleks Perkantoran Yudikatif, serta Kompleks Peribadatan.
Sayembara ini dilaksanakan dalam rangka mengisi urban desain development yang sudah dilakukan sayembara pada 2019 lalu.
Berdasarkan hasil evaluasi dari 246 pendaftar sejak 28 Maret 2022 lalu, telah terpilih 3 karya dari masing-masing kategori dengan hasil penilaian terbaik.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti mengatakan, setelah terpilih 3 peserta dengan penilaian terbaik, tahap selanjutnya adalah Presentasi Nominator dan Penjurian Tahap 2 bagi peserta nominasi untuk pemeringkatan pemenang.
"Nantinya pemenang sayembara ini akan ditetapkan oleh Menteri PUPR," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (07/06/2022).
Tiga desain terbaik yang akan terpilih harus memenuhi kriteria konsep perancangan kawasan dan bangunan di IKN Nusantara.
Di antaranya memenuhi key performance indicator (KPI) terkait bangunan gedung yang telah ditetapkan dalam Dokumen Urban Design Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Kemudian, desain mencerminkan identitas bangsa dalam desain interior maupun eksterior bangunan, memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku tentang Bangunan Gedung Negara (BGN).
Lalu, menerapkan prinsip green building, dan menerapkan prinsip kemudahan bangunan gedung.
"Dengan melakukan sayembara ini kita harapkan mendapatkan hasil yang terbaik yang tentunya sesuai harapan kita bersama," tutur Diana. (*)
