Berita Nasional Terkini

Soal Penghapusan Tenaga Honorer, DPR RI Imbau Pemerintah Harus Berhati-hati 

Umumnya pemerintahan kabupaten, kota, provinsi bahkan di pusat, pegawainya itu kebanyakan tenaga honorer

Editor: Budi Susilo
Henry Lopulalan/Warta Kota
ILUSTRASI Tenaga honorer K-II berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (30/10/2018). 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Umumnya pemerintahan kabupaten, kota, provinsi bahkan di pusat, pegawainya itu kebanyakan tenaga honorer.

Hal ini perlu dijelaskan kepada masyarakat kebijakan yang diambil pemerintah terhadap honorer ini.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk berhati-hati dalam menata penghapusan tenaga honorer yang rencananya akan dihapuskan pada tahun November 2023 mendatang.

Menurutnya, penghapusan pegawai honorer sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK yang hanya berlaku 5 tahun sejak PP dikeluarkan.

Baca juga: Tenaga Honorer Bakal Dihapus, Pemkab Penajam Paser Utara Cari Solusi

Baca juga: Kebijakan Tenaga Honorer Dihapus, BKPSDM Bontang Singgung soal Outsourcing

Baca juga: Status Tenaga Honorer Resmi DIhapuskan Tahun 2023, Begini Isi Surat Edaran Menteri PAN-RB

Dengan demikian, pegawai pemerintah hanya akan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Dan Berdasarkan Surat Edaran Kemenpanrb Nomor 5 Tahun 2010, pendataan pegawai honorer terbagi menjadi dua kategori.

Yaitu Kategori I (K1) dan Kategori 2 (K2). KI merupakan pegawai honorer yang gajinya dibiayai dari APBN atau APBD.

"Sedangkan pegawai K2 adalah gajinya dibiayai dari non-APBN atau non-APBD seperti dana komite sekolah dan dana bos."

"Nah persoalan tenaga honorer (K1 dan K2) ini harusnya bisa menjadi perhatian serius pemerintah untuk menyelesaikannya," kata Guspardi, kepada wartawan, Jumat (10/6/2022).

Masalah honorer ini masalah kita semua, sebetulnya mereka menginginkan kejelasan statusnya.

Baca juga: Nasib Miris Tenaga Honorer, Tak Bisa Bekerja di Instansi Pemerintahan Mulai 2023

Karena sebagian teman-temannya sudah diangkat, tetapi karena terbentur UU 5/2014 (UU ASN) yang mewajibkan untuk menjadi ASN harus melalui proses seleksi, itu kan mereka masih terkendala umur.

"Makanya pemerintah harus berhati-hati mencarikan solusi terkait tenaga honorer, karena berpotensi akan menimbulkan gejolak," imbuhnya.

Legislator asal Sumatera Barat itu menambahkan pada umumnya pemerintahan kabupaten, kota, provinsi bahkan di pusat, Ombudsman pegawainya itu kebanyakan tenaga honorer.

Hal ini perlu dijelaskan kepada masyarakat kebijakan yang diambil pemerintah terhadap honorer ini.

Oleh karena itu, menurutnya Kemenpan RB harus mempunyai langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi CPNS.

Baca juga: Status Tenaga Honorer Dihapuskan Tahun 2023, KemenPAN-RB Beberkan soal Peluang Diangkat Jadi ASN

Penataan tenaga non-ASN pada pemerintah pusat maupun daerah adalah bagian dari langkah strategis untuk membangun SDM ASN yang lebih profesional dan sejahtera.

"Memperjelas aturan dalam rekrutmen," kata Anggota Baleg DPR RI tersebut.

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pemerintah Diingatkan untuk Berhati-hati Terkait Penghapusan Tenaga Honorer

Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved