Berita Kukar Terkini

Ada CPNS dan PPPK di Kutai Kartanegara Mengundurkan Diri karena Lokasi Jauh, Sekda: Rugikan Pemkab

Pemkab Kutai Kartanegara merasa dirugikan dengan mundurnya sejumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

TRIBUNKALTIM.CO/MIFTAH AULIA ANGGRAINI
Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono. TRIBUNKALTIM.CO/MIFTAH AULIA ANGGRAINI 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG- Pemkab Kutai Kartanegara merasa dirugikan dengan mundurnya sejumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara, Sunggono. Pemkab dirugikan karena formasi yang diperlukan tetap tidak terisi.

"Tindakan mengundurkan diri itu menurut saya justru menutup kesempatan orang lain untuk menjadi CPNS," ujar Sunggono kepada TribunKaltim.co, Senin (13/6/2022).

Diketahui, ada empat CPNS hasil rekrutmen tahun 2021 di Kukar yang mengundurkan diri. Semuanya merupakan dokter. Sedangkan di PPPK, ada 11 PPPK kesehatan dan 12 orang PPPK Guru.

Alasan mereka mundur dari CPNS lantaran tempat berdinas yang jauh dari kediaman. Para CPNS yang mengundurkan diri ini diketahui bakal berdinas di beberapa Puskesmas.

Baca juga: Gaji Kecil Jadi Salah Satu Alasan Ratusan CPNS dan PPPK Undur Diri, Ini Kata MenPAN-RB

Baca juga: Ada Sanksi Bila Mundur! Terkuak Perbedaan Mencolok PPPK 2022 dan CPNS, Cek Masa Kerja dan Gaji P3K

Baca juga: INFO PPPK 2022: Alasan Ratusan Peserta Seleksi CPNS/P3K Mundur, Cek Gaji PPPK dan Aturan Pengunduran

Di antaranya, Puskesmas Muara Muntai, Puskesmas Marangkayu, Puskesmas Bunga Jadi Muara Kaman, dan RSUD Dayaku Raja Kota Bangun.

Sunggono mengatakan, ada baiknya jika pemerintah daerah ikut dilibatkan dalam penempatan CPNS yang lolos seleksi. Sebab, pemerintah daerah yang mengetahui medan dalam penempatan CPNS atau PPPK.

"Ada pengunduran diri ini merugikan kita. Akhirnya kebutuhan tenaga pendidikan dan kesehatan kita tidak terpenuhi. Kita sudah bolak balik bersurat ke pusat, karena kita tahu kondisi medannya di sini," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, CPNS yang mengundurkan diri memang tidak mendapat sanksi. Mengingat mereka mengundurkan diri sebelum mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Sesuai Permenpan-RB 27/2021 tentang Pengadaan PNS, sanksi bagi CPNS atau PPPK yang mengundurkan diri setelah lolos seleksi ialah tidak boleh mengikuti seleksi penerimaan periode satu tahun setelahnya.

Baca juga: Tak Ada CPNS Mundur di Balikpapan, BKPSDM Ingatkan Soal Blacklist

Kelemahan Permenpan-RB ini tidak mengatur sanksi bagi CPNS yang lolos seleksi namun belum mendapatkan NIP dari BKN.

Sama halnya bagi PPPK yang mengundurkan diri, yang sanksinya jika mengundurkan diri diatur di Pasal 35 Permenpan RB 29/2021.

Yaknu tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional dan Pasal 41 Permenpan RB 28/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved