Tindaklanjuti Arahan Mendagri, Pemprov Kaltim Terbitkan Instruksi Gubernur

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan mengeluarkan instruksi Gubernur

TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY
Pemprov Kaltim menerbitkan Ingub Nomor 12/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 untuk meminta Kabupaten dan Kota segera menindaklanjuti terkait penanganan Covid-19. TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan mengeluarkan instruksi Gubernur (ingub).

Mendagri memberi arahan agar melaksanakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Corona Virus Disease 2019 di wilayah Kaltim dengan kriteria Level 1 (satu) situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan.

Benua Etam juga diminta mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Perkembangan kasus Covid-19 di Kaltim sendiri menunjukkan tren penurunan dan tidak terlihat lonjakan. 

Kepala Biro Adpim Setdaprov Kaltim HM Syafranuddin, mengatakan isi kebijakan Ingub Nomor 12/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 di Kaltim.

Baca juga: Daftar Kegiatan Beroperasi 100 Persen Selama PPKM Level 1 di Balikpapan

Baca juga: Daftar Provinsi yang Kabupaten Kotanya Belum PPKM Level 1, Ada Kalimantan Utara

Baca juga: Sempat Sandang Status PPKM Level 1, e-Walk-Pentacity Mal Tembus 95 Ribu Pengunjung Jelang Idul Fitri

"Jadi dari Ingub ini ditetapkan seluruh Kabupaten/Kota se Kaltim masuk Level 1," tegas Syafranuddin, Senin (13/6/2022).

Pria yang akrab di sapa Ivan ini, menuturkan, dengan ditetapkan Level 1, maka seluruh Kabupaten dan Kota melakukan berbagai aktivitas dilaksanakan 100 persen. 

Meski begitu, pelonggaran ini tetap memberlakukan dan menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara lebih ketat serta pengaturan waktu kerja secara bergantian.

"Misalnya, pendidikan atau sekolah sudah 100 persen. Tetapi prokes harus tetap dilakukan, contohnya menggunakan masker. Karena, saat ini pemerintah pusat belum menetapkan kondisi endemi Covid-19," terang Ivan.

Dilanjutkannya, Bupati dan Wali Kota wajib didukung penuh oleh TNI, Polri dan Kejaksaan dalam mengkoordinasikan serta mengawasi pelaksanaan PPKM Level 1.

"Ingub mulai berlaku sejak 7 Juni 2022 sampai 4 Juli 2022 dan dapat dilakukan perubahan sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan," pungkas Ivan.

(Mohammad Fairoussaniy/ADV/Kominfo Kaltim)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved