Berita Paser Terkini

Pemerhati Politik di Paser Singgung Partai Politik Terlalu Gemborkan Figur Pilpres 2024

Tahapan Pemilu 2024 sudah mulai dipersiapkan oleh pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu hingga stakeholder

Penulis: Syaifullah Ibrahim | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/SYAIFULLAH IBRAHIM
Pengamat Politik dan Hukum (PATIH) Paser, Muchtar Amar, menilai Pilpres 2024 kali ini lebih banyak digencarkan pada sosok kandidat saja. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Tahapan Pemilu 2024 sudah mulai dipersiapkan oleh pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu hingga stakeholder terkait lainnya.

Para partai politik juga tengah mengusung kandidat terkuatnya dalam menghadapi pertarungan politik yang dijadwalkan Februari 2024 mendatang.

Seperti halnya partai politik di Paser misalnya, pada Rakerda DPD PAN Kabupaten Paser telah mengusung 10 nama untuk maju sebagai Capres, termasuk Gubernur Kaltim Isran Noor.

"Para partai politik cenderung ke figur Pilpres effect untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas partai di Pemilu 2024," kata Pemerhati Politik dan Hukum (PATIH) Muchtar Amar, Jumat (1/7/2022).

Baca juga: Tatap Pemilu 2024, Dapil Sepaku Masih Milik Penajam Paser Utara

Baca juga: KIB Berpeluang Menang Pemilu 2024, Pengamat: Kekuatan Terletak pada Kerja Lintas Sektor dan Struktur

Baca juga: Warga Desa Bergas Lor Tanam Padi Bergambar Bung Karno, Ganjar Pranowo: Bentuk Karya yang Luar Biasa

Menurutnya, padahal harusnya peran serta partai politik lengkap dan luas dalam tatanan demokrasi di Indonesia.

"Janganlah perannya kalah dengan sosial media, fenomena masyarakat sekarang ini lebih nyaman curhat di medsos sebagai aspirasi kritiknya, tidak cenderung melalui partai politik," tambah Muchtar.

Sikap partai-partai politik yang terlalu sibuk menyiapkan figur pilpres di Pemilu 2024, terkesan melupakan janji-janji politik pada Pemilu 2019.

Imbasnya, kata Muchtar potensi partisipasi pemilih akan tergerus dan menyuburkan praktik money politic. Hal itu disebabkan, janji politik caleg belum terimplementasi di tengah masyarakat.

"Misalnya persoalan jalan rusak di Batu Engau-Tanjung Aru dan simpang batu Belengkong menuju Lori, ada warga yang curhat mengenai janji politik 2019 saja belum terlaksana, sekarang sudah mau pemilu lagi," beber Muchtar.

Anggapan masyarakat tentunya dapat menimbulkan stigma negatif terhadap calon legislatif yang akan memimpin suatu daerah.

"Masyarakat akan berfikir, pasti dijanjiin lagi nanti. Persoalan jalan rusak merupakan tanggungjawab daerah atau provinsi, masyarakat taunya dijanjikan akan diurai jadi lebih baik dan layak," jelas Muchtar.

Dijelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23, tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD telah mengatur kewenangan para elite partai politik kala menjabat.

Persoalan sebelum Pemilu 2019 harus diurai mana yang terlaksana dan tidak, kan jelas track record kinerjanya sekarang dan ke depannya apa yang mesti dikerjakan. 

"Jangan melulu jual figur Pilpres effect, tolong urai dari daerah sesuai kapasitas dan program kerja partai," tutup Muchtar. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved