Berita Penajam Terkini

DPRD PPU Dorong Pemkab Penajam Paser Utara Segera Selesaikan Perbup Bantuan Hukum

Peraturan Bupati (Perbup) tentang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat Penajam Paser Utara (PPU) hingga kini belum rampung

Penulis: Nita Rahayu | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/NITA RAHAYU
Anggota Komisi I DPRD PPU Sariman, menyatakan, Perbup bantuan hukum belum rampung pada bagian hukum Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kamis (7/7/2022). 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Peraturan Bupati (Perbup) tentang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat Penajam Paser Utara (PPU) hingga kini belum rampung. Hal itupun menjadi salah satu atensi Komisi I DPRD PPU.

Kepada TribunKaltim.co, Anggota Komisi I DPRD PPU, Sariman berharap agar hal itu bisa segera diselesaikan.

Mengingat, sebuah perbup apabila telah selesai disusun, maka perlu waktu untuk realisasinya.

"Saya berharap itu segera diselesaikan karena itu saja kalau selesai Perbupnya belum tentu bisa dipraktekkan dengan cepat," ungkapnya Kamis (7/7/2022).

Baca juga: DPRD PPU Tanggapi Persoalan Lahan Warga Bukit Raya Sepaku Kawasan IKN Nusantara

Baca juga: Komisi II DPRD PPU Minta Pertamina Segera Realisasikan Pembangunan Taman di Area Bekas Galian Pipa

Baca juga: DPRD PPU Bakal Gelar Rapat Dengar Pendapat dengan Disdikpora, Bahas Banyak Gedung Sekolah Rusak

Menurut Sariman, jika Perbup tersebut telah selesai disusun, maka masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum atas kasus-kasus tertentu, bisa segera diakomodir.

Kata Sariman, dewasa ini banyak masyarakat yang tidak mengetahui alur dan proses hukum, sehingga perbup tersebut menjadi penting untuk segera disusun kemudian direalisasikan.

"Contoh pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat, yakni seperti kasus yang pernah kita RDPkan terkait kasus tanah warga Desa Bukit Raya, kepada siapa dia mau mengadu kalau butuh untuk kepengadilan kalau ada LBH yang milik Pemda kan gratis tuh, itulah tempatnya untuk membantu masyarakat," sambungnya.

Sebelumnya diketahui, Perbup bantuan hukum belum rampung pada bagian hukum Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sebab ada beberapa perbup yang bisa dirampingkan menjadi satu perbup. Proses tersebut masih berjalan hingga saat ini.

Baca juga: Anggota DPRD PPU Desak Pemkab Segera Kucurkan ADD karena Program di 30 Desa Terhambat

Sariman juga menegaskan, bahwa akan ada konsekuensi dengan adanya godokan perbup bantuan hukum ini, termasuk persoalan anggaran.

Kalau anggaran itu konsekuensi. Dan itu harus ada kerena memang LBH itu harus ada biaya.

"Kalau ada Perbup mau dijalankan, ya konsekuensinya harus ada anggarannya," katanya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved