Berita Nasional Terkini
Bos KKB Papua Dapat Perlindungan dari Pemimpin Pasifik, Bekingan Benny Wenda Bukan Orang Sembarangan
Simak informasi seputar bos KKB Papua yang dapat perlindungan dari pemimpin Pasifik, Bekingan Benny Wenda, pentolan KKB bukan orang sembarangan.
TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar kelompok kriminal bersenjata alias KKB Papua.
Sudah jadi rahasia umum pergerakan yang dilakukan KKB Papua disponsori oleh kepentingan internasional.
Belum lama terkuak bahwa bos KKB Papua, Benny Wenda yang berusaha mendapatkan perlindungan dari pemimpin Pasifik.
Ya, bekingan Benny Wenda, pentolan KKB bukan orang sembarangan.
Lantaran bekingan KKB Papua memegang pengaruh internasional.
Misi pembebasan Papua dari Indonesia bukanlah isapan jempol.
Tengokm saja, ada beberapa pejabat di Inggris dan negara-negara Eropa lain yang mendukung pergerakan Benny Wenda bersama KKB Papua.
Selain itu, Benny Wenda dan KKB Papua baru-baru ini mendapat dukungan dari pejabat di negara Vanuatu.
Selengkapnya ada dalam artikel ini.
Baca juga: MAKIN BRUTAL KKB Papua Tembak Pedagang yang Lagi Asik Main Badminton, Langsung Diburu TNI - Polri
Kini, Benny Wenda berusaha mencari perlindungan lain dengan mengincar para pemimpin Pasifik.
Benny Wenda meminta para Pemimpin Pasifik mendesak Indonesia untuk mengizinkan Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB untuk Hak Asasi Manusua ke Papua Barat.
Pentolan Kelompok Kriminalitas Bersenjata atau KKB Papua menyampaikan hal ini menjelang digelarnya Forum Kepulauan Pasifik ( PIF ) di Suva Fiji pada Senin - Jumat, 11 - 14 Juli 2022.
“Saya ingin mengingatkan para Pemimpin Pasifik bahwa selama diskusi, mereka perlu mengingat untuk kunjungan Komisaris Tinggi PBB ke Papua Barat,” kata Benny Wenda, dilansir dari dailypost.vu.
Kali ini adalah PIF ke-51. Sebelumnya, PIF digelar di Tuvalu pada tahun 2019.
Baca juga: TERUNGKAP Cara TNI Polri Temukan Markas Rahasia KKB Papua di Tengah Hutan Rimba, Petaka Bagi Teroris
Menurut Benny Wenda, para pemimpin Pasifik selama PIF sebelumnya sangat mendorong Indonesia untuk mengizinkan PBB untuk menyelidiki pelanggaran HAM yang dilaporkan. Sehingga PPB dapat memberikan laporan informasi berbasis bukti.