Libatkan 200 Ribu Pekerja Konstruksi, 4 Gedung Ini Jadi Prioritas di IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, ada sejumlah kantor instansi pemerintahan yang akan menjadi prioritas pembangunan di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

Dilansir dari Kompas.com, selain Istana Presiden dan Wapres, empat kementerian koordinator juga akan diutamakan pembangunannya dalam waktu dekat ini.

Keempatnya, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kemenko Pembangunan Manusia (Kemenko PMK), Kemenko Perekonomian serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves).

"Ya (prioritas) Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, DPR, MK mulai kita land reform-kan.

Ini kan sudah sayembara, sudah ada hasilnya," ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (11/7/2022).

Menurut Basuki, pembangunan IKN akan melibatkan sekitar 200.000 pekerja konstruksi.

Pemerintah pun menyediakan rumah hunian sementara bagi para pekerja tersebut.

Tujuannya agar pekerja bisa lebih tertib dan disiplin melaksanakan pekerjaan di lapangan sesuai jadwal.

"Jadi nanti ada kedisiplinan, jam 07.00 berangkat, jam 12.00 jemput makan, jam 13.00 berangkat.

Walaupun itu bukan baru tapi cara baru di dunia konstruksi," ungkapnya. Basuki juga mengungkapkan, secara khusus Presiden Jokowi akan mengunjungi IKN tiga bulan sekali.

Tujuannya agar memberikan semangat kepada semua pihak yang sedang terlibat dalam proses pembangunan IKN.

Selain itu, kunjungan tersebut juga bertujuan memberikan highlight agar masyarakat yakin bahwa pemerintah akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan, IKN memiliki luas pengembangan empat kali lebih besar daripada DKI Jakarta.

Hingga 2024 mendatang pemerintah akan fokus membangun kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) seluas 900 hektare.

"Luas kawasan IKN sekitar 56.000 hektare dengan luas total pengembangan 256.000 hektare atau empat kali lebih besar dari Jakarta," ujar Bambang saat memberikan paparan dalam acara 10 Years Global Movement Indonesian Diaspora yang disiarkan YouTube IKN Nusantara, Rabu (6/7/2022).

Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, luas wilayah DKI mencapai 662,33 kilometer persegi atau 66.233 hektare.

Bambang menuturkan, 65 persen dari 265.000 hektare itu akan dibiarkan sebagai hutan tropis.

Menurutnya, hanya 25 persen dari total area yang akan dibangun.

"Ini berarti Nusantara memiliki potensi sebagai carbon netral city karena hutan tropis akan berfungsi sebagai penarik emisi karbon atau carbon sink yang sangat besar.

Itulah sebabnya kota ini memiliki branding sustainable forest City," jelas Bambang.

Sementara itu, dari 256.000 hektare total luas pengembangan kawasan IKN, sebanyak 6.600 hektare di antaranya adalah KIPP.

"Di mana 900 hektare akan kami bangun hingga 2024. Di area KIPP akan kami bangun Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, beberapa kantor kementerian, lembaga tinggi negara," ungkap Bambang.

Kemudian, akan dibangun pula berbagai plasa seperti Plasa Kebangsaan, fasilitas TNI-Polri, perumahan dan apartemen, fasilitas esensial penunjang lain seperti pendidikan, kesehatan, kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, dibangun juga tempat hiburan dengan tema yang sesuai dengan kondisi hijau dan ramah lingkungan di Kalimantan. (*)