Berita Paser Terkini

Harga BBM Naik di Tengah Harga TBS Anjlok, PATIH Paser Nilai Kepercayaan Publik ke Jokowi Bisa Turun

Belakangan ini, harga komoditas barang di Indonesia kian menyulitkan masyarakat khususnya bagi petani sawit swadaya

Penulis: Syaifullah Ibrahim | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/SYAIFULLAH IBRAHIM
Pemerhati Politik dan Hukum (PATIH) Kabupaten Paser, Muchtar Amar.TRIBUNKALTIM.CO/SYAIFULLAH IBRAHIM 

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER- Belakangan ini, harga komoditas barang di Indonesia kian menyulitkan masyarakat khususnya bagi petani sawit swadaya.

Pasca pelarangan ekspor CPO dan produk turunannya dicabut, namun harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit untuk petani.sawit swadya masih binal atau tidak terkendali, Selasa (11/7/2022).

Pemerhati Politik dan Hukum (PATIH) Muchtar Amar mengatakan, kala harga TBS merosot pemerintah justru kembali menaikkan harga BBM subsidi.

"Kebijakan itu bisa saja membuat kepercayaan publik terhadap Jokowi ambruk, dilandasi dengan kekecewaan yang dialami masyarakat," terang Muchtar.

Disampaikan, SPBU di Kaltim tak banyak lagi menyediakan BBM subsidi.

Baca juga: Atasi Antrean Truk di SPBU Bontang, Anggota DPRD Bontang Minta Pertamina Tambah Kuota BBM

Baca juga: Beli BBM di Penajam Paser Utara Akan Pakai Fuel Card, Cegah Antrean dan Penyelewengan BBM Bersubsidi

Baca juga: Harga BBM Naik per 10 Juli, Simak Cek di Kaltim untuk Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex

Sementara daerah yang mayoritas petani sawit swadaya kesulitan mendapat BBM subsidi, ditambah harga yang mahal.

Menurutnya, naiknya harga BBM subsidi membuat petani sawit swadaya kesulitan, pasalnya menambah deretan pengeluaran petani.

"Harga TBS masih binal, pastinya kebijakan ini tambah menyulitkan petani sawit dengan biaya produksi bertambah. Mulai dari biaya pupuk hingga biaya langsir dari kebun sampai ke PKS," tambahnya.

Berdasarkan surat edaran Kementan nomor 144/KB.310/M/6/2022, tertanggal 30 Juni 2022 agar TBS petani swadaya dibeli minimal dengan harga Rp.1.600 per kilogramnya.

Dalam edaran tersebut juga disebutkan, Gubernur, Walikota dan Bupati mendorong dengan memfasilitasi kelembagaan petani swadaya dengan pihak pabrik untuk menjalin kemitraan.

"Sudah sering saya katakan, agar pemangku kebijakan mengurai persoalan sesuai kewenangannya. Jangan saling lempar bola, kan jelas tugasnya menurut konstitusi untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, janganlah berpikir eksklusif pribadi atau golongan saja," singgung Muchtar.

Menurutnya, penguasa dalam hal ini pemerintah jangan sampai tunduk terhadap pengusaha.

"Harusnya bisa di fasilitasi keduanya agar sama-sama jalan,  jangan sampai buat petani swadaya marah dan memblokir jalan umum menuju pabrik, karena kecewa dengan penguasa dan pengusaha," tambahnya.

Dikatakan Muchtar, sistem distribusi dan pengawasan BBM subsidi yang tidak adil dan masih lemah menambah daftar ketimpangan di tengah masyarakat.

Baca juga: SPBU di Bontang Terapkan Penggunaan Fuel Card Bagi Pengguna BBM Subsidi

Misalnya saja, jika nelayan ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), hal yang sama juga harus diberlakukan untuk petani sawit.

"Pisahkan saja sentra pengisiannya, sektor industri khusus SPBU non subsidi sesuai potensi daerahnya. Jangan di daerah industri yang banyak SPBU subsidi, tentunya itu pasti tidak tepat sasaran pemberian distribusi subsidinya," tutup Muchtar. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel

 

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved