Berita Berau Terkini

Pemkab Berau Siapkan Dana Kerohiman Untuk Warga Dekat Lokasi Pembangunan RSUD Baru

Usai mendapat dukungan penuh dari Pemprov Kaltim, Bupati Berau, Sri Juniarsih menegaskan pembangunan rumah sakit (RS) di Lahan eks Inhutani

TRIBUNKALTIM.CO/RENATA ANDINI PENGESTI
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas.TRIBUNKALTIM.CO/RENATA ANDINI PENGESTI 

TRIBUNKALTIM.CO,TANJUNG REDEB- Usai mendapat dukungan penuh dari Pemprov Kaltim, Bupati Berau, Sri Juniarsih menegaskan pembangunan rumah sakit (RS) di Lahan eks Inhutani akan segera dikebut.

Sebelumnya, Bupati Sri Juniarisih menjelaskan sebelummya, kegiatan ekspos tersebut diwakili langsung oleh Wakil Bupati Berau Gamalis, serta mencapai kesepakatan dengan koreksi perubahan dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) menjadi dokumen perencanaan penanganan dampak sosial masyarakat (DPDS).

Lanjut Bupati Sri Juniarsih, saat ini sudah ada persetujuan untuk peletakan batu pertama.

Begitu juga mengenai terkait status lahan sudah tercatat sebagai aset milik Pemkab Berau.

"Pembangunan RS ini terus berproses, saat ini ekspos untuk persetujuan," katanya kepada TribunKaltim.Co, Selasa (12/7/2022).

Baca juga: Berikan Multiplier Effect, Menko Airlangga Apresiasi Pembangunan Rumah Sakit di Cilacap

Baca juga: Bangun Rumah Sakit Pratama di Muara Bengkal Kutim, Dinkes Butuh 4 Dokter Spesialis Dasar

Baca juga: DPRD Berau Minta Segera Putuskan Penentuan Lokasi Pembangunan Rumah Sakit

Setelah proses ekspos selesai, kata Sri, Pemkab Berau akan menunggu proses persetujuan untuk selanjutnya proyek tersebut akan diserahkan ke pemkab Berau atau mendapat bantuan penuh dari Pemprov Kaltim.

Proses saat ini, pihaknya tengah mempersiapam dana kerahiman terkait adanya beberapa lahan warga yang sudah ditanam tumbuh.

Sementara untuk semua warga, sudah mensepakati sebesar 10 hektar lahan akan digunakan untuk pembangunan Pemkab Berau.

"Kita masih menunggu proses dari tim independen," tandasnya.

Terpisah, Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo mengatakan pembangunan RS itu berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan (Permenkeu) tahun 2019.

Di mana Permenkeu itu memperbolehkan menggunakan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR) untuk pembangunan strategis daerah.

"Berdasarkan Permenkeu tahun 2019 DBHBR bisa digunakan untuk program strategis daerah," ungkapnya.

Baca juga: Kasus Melandai, Rumah Sakit di Kutai Kartanegara Mulai Hapus Skrining Covid-19

Menurutnya proyek tersebut bisa dikatakan sebagai rencana strategis pemerintah daerah, sehingga pemkab diminta mengkaji penggunaan DBHDR dalam pendanaan pembangunan RS itu.

"Kami yakin, karena dari Menteri Keuangan ada mengatur dana bagi hasil itu tidak harus peruntukannya untuk reboisasi, namun juga bisa juga dimanfaatkan untuk kegiatan daerah yang strategis," tutupnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel

 

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved