PPPK 2022

Tren Jumlah PNS Bakal Turun, Pegawai Pemerintahan Bakal Didominasi PPPK, Mengapa?

Jumlah PNS di institusi pemerintahan bakal terus menurun, sedangkan PPPK bakal mendominasi. Inilah penjelasan Badan Kepegawaian Negara.

Editor: Diah Anggraeni
TribunStyle.com
Jumlah PNS di institusi pemerintahan bakal terus menurun, sedangkan PPPK bakal mendominasi. Inilah penjelasan Badan Kepegawaian Negara. 

TRIBUNKALTIM.CO - Tren jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di institusi pemerintahan bakal terus menurun.

Nantinya pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK) yang akan lebih mendominasi. 

Baca juga: Kabar Gembira Komisi X DPR RI Perjuangkan Formasi Guru Bahasa Daerah Untuk CPNS dan PPPK 2023

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, ke depannya PNS hanya akan mengisi jabatan pembuatan kebijakan di pemerintahan.

Sedangkan bagian pelayanan publik di institusi pemerintahan akan beralih ke status PPPK.

Menurutnya sistem tersebut telah diterapkan di seluruh dunia.

"Jabatan-jabatan pelayanan publik itu ke depan, nantinya akan menjadi jabatan pemerintah dengan perjanjian kerja. PNS ini lebih ke jabatan-jabatan pembuat kebijakan dan itu dilakukan di seluruh dunia. Bahkan banyak negara tidak ada PNSnya lagi, hanya ada PPPK," ujar Bima dalam Rakornas Kepegawaian ditayangkan secara virtual, Kamis (21/7/2022).

Bima mengungkapkan bahwa saat ini jumlah PNS sebanyak 3,9 juta orang.

Padahal tahun-tahun sebelumnya, jumlah PNS bisa mencapai 4,5 juta orang.

"Jumlah PNS sekarang ini 3,9 juta orang, sudah turun dari sebelumnya. Sebelumnya 4,5 juta orang (PNS). Tapi jumlah ini ditambah dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Baca juga: INFO PPPK 2022: Syarat Peserta Seleksi CPNS dan P3K, Dokumen yang Wajib Dibawa Daftar Rekrutmen PPPK

Sekarang ini jumlah 351.000 lebih, terutama guru. Guru, kita akan menerima PPPK dalam jumlah yang besar. Kedepan, bayangan saya PNS ini akan turun drastis, yang banyak adalah PPPK," katanya.

Kata Bima, pemerintahan di Indonesia ingin mengacu sistem di luar negeri yang rata-rata kebanyakan pekerjanya banyak menyandang status PPPK ketimbang PNS (civil servant).

Bedanya, ungkap Bima, bahwa PPPK di negara luar mengantongi tunjangan pensiun. Sedangkan di Indonesia, para pegawai PPPK belum mendapatkan tunjangan tersebut.

Maka dari itu, pemerintah tengah berupaya agar para PPPK bisa memperoleh tunjangan pensiun.

"Bedanya adalah PPPK kita tidak mendapatkan (uang) pensiun, di luar (negeri) dapat. Di Amerika itu fire fighter, police, social worker, teacher, headworker itu PPPK atau government worker bukan civil servant. Australia atau New Zealand semuanya PPPK," ucapnya.

Baca juga: Tahun Ini Pemerintah Bakal Terima 1 Juta CPNS dan PPPK, Inilah Formasi yang Dibutuhkan

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved