Berita Kaltim Terkini

Pemprov Kaltim Siapkan Regulasi hingga Posmalhut Cegah Malaria, 4 Kabupaten jadi Prioritas

Target pencegahan dan pengendalian penyakit menular (eliminasi) Malaria mendapat atensi dari Pemerintah Provinsi Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO/HO
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim Setyo Budi Basuki. TRIBUNKALTIM.CO/HO 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Target pencegahan dan pengendalian penyakit menular (eliminasi) Malaria mendapat atensi dari Pemerintah Provinsi Kaltim.

Kesepakatan Dinas Kesehatan Kaltim dan Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim, dalam rapat koordinasi pada pekan lalu juga menuai enam kesepakatan lintas sektor antar pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pihak swasta (perusahaan) di wilayah Benua Etam.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim Setyo Budi Basuki, berharap enam kesepakatan oleh semua pihak yang terlibat, dapat dipahami bersama-sama.

Terutama di masing-masing dinas atau instansi di lingkup Pemprov Kaltim maupun kabupaten dan kota termasuk pihak swasta yang telah diberikan wewenang untuk menindaklanjuti bersama.

Baca juga: Upaya Pemkab Penajam Paser Utara Tekan Kasus Malaria, Ponco: Potensi Terjadi di IKN Nusantara

Baca juga: Upaya Pencegahan Sebaran Malaria di PPU, Dinkes Usulkan Pemkab Bentuk Perda

Baca juga: Akses ke Wilayah IKN Terbatas, Dinkes PPU Kesulitan Lakukan Identifikasi Sebaran Malaria

"Jadi komitmen untuk bersama-sama memantau mana yang belum dikerjakan, mari kita kerjakan, jadi target pada tahun 2027 Provinsi Kaltim bisa mengeleminasi kasus malaria tercapai," terangnya, Rabu (27/7/2022).

Kesepakatan dalam eleminasi Malaria di Provinsi Kaltim dibeberkan Setyo Budi Basuki.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota se- Kaltim, bersepakat untuk mendapatkan Sertifikasi Eliminasi Malaria dari Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2027.

Pemprov Kaltim menerbitkan juga akan mengeluarkan regulasi berupa Surat Edaran atau Instruksi Gubernur ditujukan kepada lintas sektor terkait, dalam upaya pencegahan penularan Malaria.

"Serta pengaktifan kembali Pos Malaria Hutan (Posmalhut) oleh pemerintah daerah setempat di wilayah yang berpotensi menjadi pintu keluar atau masuk hutan," tegasnya.

Pihak Dinkes juga akan membuat draft Peraturan Gubernur (Pergub) terkait eliminasi Malaria dan akan difasilitasi oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved