Ekonomi dan Bisnis

Disbun Kaltim Ingin DBH Kelapa Sawit Sebesar-besarnya untuk Daerah Penghasil

Pemerintah Provinsi Kaltim menyelenggarakan Rapat Koordinasi Provinsi Penghasil SDA Kelapa Sawit Seluruh Indonesia dan Kabupaten atau Kota

Penulis: Niken Dwi Sitoningrum | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO
Ujang Rachmad, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim, menegaskan, Kalimantan Timur harusnya mendapatkan banyak Dana Bagi Hasil dari perkebunan sawit. Selama ini perkebunan sawit banyak di Kalimantan Timur, wajar jika meminta DBH lebih banyak, Kamis (28/7/2022).  

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah Provinsi Kaltim menyelenggarakan Rapat Koordinasi Provinsi Penghasil SDA Kelapa Sawit Seluruh Indonesia dan Kabupaten atau Kota seluruh Kalimantan Timur pada Kamis (28/7/2022) di Hotel Platinum Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Secara kompak, seluruh provinsi yang merupakan daerah penghasil kelapa sawit telah menyurati pemerintah pusat terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang diusulkan.

Pemprov Kaltim sendiri bergerak sebagai inisiator pengusulan DBH dengan persentase sebesar 90 persen untuk pendapatan daerah, sementara sisanya diberikan kepada pemerintah pusat.

Potensi penerimaan DBH Provinsi Kaltim ini tentunya dapat dilihat dari luasan lahan, jumlah produksi Tandan Buah Segar dan jumlah pengolahan CPO (Crude Palm Oil).

Baca juga: Soal DBH Kelapa Sawit, Pemprov Kaltim Harapkan Dapat Dukung Pendapatan Daerah

Baca juga: Pemprov Kaltim Usulkan DBH Kelapa Sawit, Harapannya Direalisasikan Tahun 2023

Baca juga: DBH Kecil hingga Dana Perusahaan Keluar Daerah, Hadi Mulyadi: Kaltim Hanya Dapat Kecewa?

"Kita punya luasan lahan kebun kelapa sawit itu 1,3 juta hektare, dengan TBS yg diolah sebanyak 17,8 juta di 2021 dan CPO sejumlah 3,7 juta ton," ungkap Ujang Rachmad selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim.

Ia mengatakan, angka-angka tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan pemerintah pusat pada saat nantinya menerbitkan kebijakan pembagian DBH kelapa sawit ini.

"Kami minta yang sebesar-besarnya, nominalnya tergantung dari persentase yang diusulkan dan tentunya mengacu pada hasil kebijakannya nanti seperti apa," pungkas Ujang.

"Nanti kita lihat dari Dirjen Keuangan, bagaimana pengaturannya dengan angka usulan kami," tutupnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved