Berita Penajam Terkini

Perusahaan yang Mengerjakan Proyek di IKN Belum Melakukan Pelaporan Ketenagakerjaan

Perusahan yang mengerjakan proyek di Ibu Kota Negara (IKN) yakni bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku, belum memberikan laporan.

Penulis: Nita Rahayu | Editor: Aris
TRIBUNKALTIM.CO/NITA RAHAYU
Kadisnaker PPU Suhardi mengungkap, Perusahaan yang mengerjakan proyek di IKN, belum melaporkan terkait ketenagakerjaan.(TRIBUNKALTIM.CO/NITA RAHAYU) 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Perusahan yang mengerjakan proyek di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yakni bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku, belum memberikan laporan terkait ketenaga kerjaan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Penajam Paser Utara (PPU), hingga saat ini.

Baik laporan terkait jumlah tenaga kerja berasal dari luar daerah dan tenaga kerja lokal yang dipekerjakan, maupun upah yang diberikan kepada mereka.

Bahkan, beredar kabar pekerja di proyek Ibu Kota Negara (IKN), hanya digaji Rp80 ribu perhari.

Jumlah tersebut tidak sesuai apabila dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) PPU, yakni sebesar Rp 3.369.306.

Baca juga: Pelantikan Sekda Penajam Paser Utara Terpilih Menunggu Rekomendasi Kemendagri

Dengan jumlah tersebut, harusnya pekerja mendapatkan gaji sebesar Rp135 ribu perhari.

"Ada laporan juga bahwa upah untuk buruh harian lepas itu Rp80 ribu perhari apakah itu sudah sesuai dengan UMK kita yang nilainya Rp3 juta sekian? Pertanyaanya kalau itu kita bagi dengan 25 hari berarti Rp135 ribu, perbandingannya kalau Rp80 ribu dan Rp135 ribu itu kan tidak sesuai," ungkap Kepala Disnakertrans PPU, Suhardi Selasa (9/8/2022).

Namun demikian, terkait hal ini Disnakertrans PPU telah bersurat ke perusahaan tersebut terkait pemberian upah mengikutiq UMK.

Baca juga: Efek Pembangunan IKN Nusantara di Kaltim untuk Status Jembatan Pulau Balang Balikpapan-Penajam

"Itu perhitungan masalah upahnya, apakah pihak perusahaan memberikan jaminan tempat tinggal kepada mereka, makan, itu semua akan dijadikan perhitungan, misalnya dia ngekost ditanggung berarti ada biaya ditanggung perusahaan, biaya makan, komponen itulah yang menjadi unsur menghitung upah seseorang," terangnya.

Dalam waktu dekat, perusahan proyek di IKN itu juga akan dipanggil oleh DPRD mempertanyakan hal tersebut.

"Pekerja dari luar digaji Rp80 ribu tapi belum dikonfirmasi Rp80 ribu itu apa saja yang ditanggung. Pihak perusahaan akan dipanggil bersama DPRD dan akan rapat bersama," bebernya.

Baca juga: Update Covid-19 di Penajam Paser Utara Hari Ini, Selasa 9 Agustus 2022, Satu Pasien Sembuh

Selain upah pekerja, jumlah tenaga kerja serta penyerapan tenaga kerja lokal kata Suhardi, juga harusnya dilaporkan ke Disnakertrans atau ke Disnaker provinsi.

"Penyerapan tenaga kerja lokal belum dilaporkan, baik itu bendungan Sepaku Semoi maupun Intake belum mengadakan pelaporan tenaga pekerjanya," sambungnya.

Penyebabnya kata Suhardi, diperkirakan karena perusahaan tersebut mengira bahwa IKN merupakan wilayah otorita sehingga tidak perlu melaporkan terkait ketenagakerjaan ke pemerintah setempat.

Baca juga: Cuaca Penajam Paser Utara Hari ini, Selasa 9 Agustus 2022, Didominasi Cenderung Berawan 

"Selain melaporkan tenaga kerja upah juga belum dilaporkan, seharusnya mereka wajib melaporkan hal itu," katanya.

"Mungkin karena disitu wilayah otorita sehingga tidak melapor, padahal harus melapor ke dinas tenaga kerja kabupaten atau provinsi, baik intake Sepaku dan bendungan Sepaku Semoi itu," pungkasnya. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved