IKN Nusantara

Wagub DKI Minta Warganya Tak Khawatir, IKN Nusantara Tak akan Ubah Suasana Jakarta

Wagub DKI minta warganya tak khawatir, IKN Nusantara tak akan ubah suasana Jakarta

Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Faizal Amir

TRIBUNKALTIM.CO - DPRD DKI Jakarta membentuk panitia khusus (pansus) Pasca-perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Diketahui, Presiden Jokowi dijadwalkan akan memindahkan pusat Pemerintahan Indonesia ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur

Pansus ini pun sudah menggelar rapat perdana pada Senin (15/8/2022) kemarin.

Dilansir dari Tribun Jakarta, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai, pembentukan pansus merupakan kewenangan dari legislatif.

"Pansus IKN silakan saja, mungkin maksudnya dalam rangka mempersiapkan Jakarta pasca-berpindahnya ibu kota itu apa program langkah-langkah yang dilakukan ke depannya," ucapnya di Balai Kota, Senin (15/8/2022) malam.

Ariza mengatakan, di sisi lain Pemprov DKI terus bekerja dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait status Jakarta setelah tak lagi menyandang status sebagai ibu kota.

Bila tak lagi menyandang status ibu kota, Jakarta diharapkan bisa menjadi pusat perekonomian dan bisnis di Indonesia.

"Juga menjadi kota jasa global perdagangan internasional, pusat perdagangan.

Itu yang disampaikan Pak Presiden kepada kami semua dan pak gubernur juga memastikan bahwa itu bisa," ujarnya.

Oleh karena itu, Ariza memastikan pemindahan IKN tak akan berpengaruh signifikan terhadap kesiapan sarana dan prasarana di Jakarta.

"Jadi jangan khawatir sekalipun adanya perpindahan IKN, sebagian warga Jakarta terutama bagi yang bekerja di pemerintah pusat berpindah ke Kalimantan, tapi ini tidak akan merubah suasana Jakarta," tuturnya.

"Dalam arti ya Insyaallah fasilitas yang ada tetap ada dan akan kami tingkatkan lebih baik lagi. Jumlah yang berpindah kan tidak banyak," sambungnya.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Jakarta pasca perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Pantas Nainggolan ungkap alasan pembentukan Pansus IKN.

Alasan ini dibeberkannya usai gelaran perdana rapat Pansus Jakarta pasca perpindahan IKN.

"Alasannya supaya rakyat DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili DPRD terlibat dalam pembahasan itu. Hubungannya dalam revisi undang-undang daerah khusus ibu kota karena statusnya beralih pindah ke IKN," ungkapnya di Gedung DPRD DKI, Senin (15/8/2022).

Secara rinci, pansus ini dibentuk agar DPRD DKI terlibat dalam pembahasan revisi UU Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota NKRI.

Sehingga bisa memberikan rekomendasi revisi UU tersebut bisa diberikan oleh DPRD DKI. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved