Berita Balikpapan Terkini

Dituding Caplok Tanah Warga, Pemkot Balikpapan Beber Luas Lahan Pembangunan RS Sayang Ibu

Beberapa waktu lalu, pihak penggugat lahan lokasi pembangunan RS Sayang Ibu di Balikpapan Barat sempat mempertanyakan luasan lahan yang dinilai tidak

Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO
Konferensi pers yang digelar Pemkot Balikpapan menanggapi simpang siur informasi yang berkembang di masyarakat terkait lahan lokasi pembangunan RS Sayang Ibu di Balikpapan Barat. TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Beberapa waktu lalu, pihak penggugat lahan lokasi pembangunan RS Sayang Ibu di Balikpapan Barat sempat mempertanyakan luasan lahan yang dinilai tidak sesuai dengan dokumen kepemilikan lahan yang diklaim milik Pemerintah Kota Balikpapan.

Disebutkan, lokasi pembangunan dengan luasan lahan sebesar 5.100 meter persegi tersebut juga mencaplok lahan di sekitarnya.

Menanggapi hal tersebut, Pemkot Balikpapan menegaskan tak ada lahan warga di sekitar yang kemudian diklaim guna pembangunan RS tersebut.

“Ada informasi yang berkembang di masyarakat juga melalui pemberitaan yang saya baca bahwa sertifikat (milik Pemkot Balikpapan) itu hanya seluas 1.860 meter persegi lalu kenapa pembangunan (RS Sayang Ibu) itu menetapkan 5.100 meter persegi,” ujar Zulkifli pada saat konferensi pers terkait hal tersebut, Senin (22/8/2022) di Lobby Kantor Pemkot Balikpapan.

Ia menjelaskan, proses awal permohonan sertifikat dari Pemprov Kaltim kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Balikpapan tersebut secara jelas dan konsisten menyebut luasan lahan sebesar 30x170 meter atau seluas 5.100 meter persegi.

Baca juga: Pemkot Balikpapan Beberkan Soal Luasan Lahan Lokasi Pembangunan RS Sayang Ibu di Balikpapan Barat

“Kemudian saat proses sertifikasi dari BPN, karena ini merupakan lahan kering dan lahan pantai atau area pasang-surut sehingga yang lebih dulu diberikan sertifikat itu hanya seluas 62x30 meter atau 1.860 meter persegi,” tutur Zulkifli.

“Tetapi untuk gambaran sertifikat sudah melingkupi luasan lahan yang dimohon, yaitu 30x170 meter atau 5.100 meter persegi,” tambahnya.

Sementara itu, lahan yang diklaim oleh masyarakat (Ismir Nurwati) adalah dengan luasan 2.288 meter persegi.

Zulkifli kemudian mempertanyakan klaim tersebut, jika pemerintah memohonkan lahan itu melalui BPN juga belum bisa dikabulkan karena area pasang-surut. Lalu, bagaimana mungkin masyarakat mengklaim memiliki surat/dokumennya.

“Di belakang sertifikat kita (Pemkot Balikpapan) ini masih menjadi satu kesatuan, itu merupakan lahan pasang-surut yang akan direklamasi dalam rangka pembangunan RS Sayang Ibu,” pungkasnya.

Ia menegaskan tak mengklaim lahan di sisi kanan dan kiri lokasi pembangunan karena memang secara jelas dan konsisten luasan lahan sesuai permohonan awal seluas 30x170 meter atau 5.100 meter persegi.

“Adapun jika nantinya ada peluasan (lokasi pembangunan) ya berarti arahnya ke laut,” tegasnya.

Zulkifli mengakui lahan yang digugat masyarakat itu memang tergambar di atas sertifikat yang dimiliki Pemkot Balikpapan. Termasuk lahan yang diklaim milik Ismir Nurwati.

Baca juga: Pemkot Balikpapan Minta Pihak Tak Berkepentingan Tidak Ikut Campur Soal Lahan RS Sayang Ibu

“Telah kita telusuri juga bagaimana status bangunan ini di dalam sertifikat. Dari dokumen yang ada itu mulai Surat Gubernur tahun 1993, Surat Gubernur tahun 1995, Surat Pembantu Gubernur 1993 juga, Surat Wali Kota Balikpapan tahun 1995 kemudian dilanjutkan Surat Camat yang telah memverifikasi terhadap 3 kepemilikan lahan ini termasuk Ismir,” tandasnya.

Zulkifli menyimpulkan dari laporan Camat di tahun 1994 bahwa Ismir Nurwati ini tidak memiliki legalitas untuk membangun rumah di lokasi tersebut.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved