Berita Nasional Terkini

Jokowi Menanggapi Rumor Naiknya Harga BBM, Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak

Wacana kenaikan harga BBM pun turut diramaikan oleh penjelasan dari seorang menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi

Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/BUDI SUSILO
Pengisian bensin di SPBU di Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Wacana kenaikan harga BBM pun turut diramaikan oleh penjelasan dari seorang menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi.  

Opsi Pengurangan Impor

Belakangan ini muncul isu harga bahan bakar minyak atau BBM bakal naik, harga yang berlaku akan tinggi dari harga sebelumnya. 

Harga BBM di Indonesia yang disubsidi akan dikurangi oleh pemerintah, berimbas akan terjadi kenaikan harga. 

Namun banyak pengamat pasar dan pelaku usaha khawatir jika adanya kenaikan BBM terutama dalam kekuatan daya beli konsumen menjadi lesu. 

Mobil tanki BBM milik Pertamina melintas di persimpangan kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
Mobil tanki BBM milik Pertamina melintas di persimpangan kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. (TRIBUNKALTIM.CO/BUDI SUSILO)

Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Tumiran menilai pemerintah bisa mencegah kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jika sejak awal bersungguh-sungguh mengurangi ketergantungan impor.

Menurutnya, antisipasi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan akan impor BBM terbilang sangat rendah.

Baca juga: SIAP-SIAP Harga BBM Subsidi Alami Kenaikan Pekan Depan, Luhut: Mungkin Presiden Jokowi yang Umumkan

Padahal saat dirinya menjadi anggota Dewan Energi Nasional sudah mempersiapkan antisipasi mengurangi ketergantungan akan impor BBM. Namun hingga saat ini tak ada upaya signifikan dari Kementerian ESDM.

"Upaya antisipasi mengurangi impor BBM harusnya dilakukan 3 tahun yang lalu. Mengurangi ketergantungan impor ini wajib dilakukan karena Indonesia sudah menjadi net importir minyak," ujar Tumiran dalam keterangannya, Selasa (23/8/2022).

Ia mencontohkan, lambatnya transisi penggunaan mobil listrik di Indonesia. Bahkan industri otomotif Indonesia berbasis BBM masih terus ditingkatkan kapasitasnya.

Dengan tingginya industri otomotif berbasis BBM ini dinilai Tumiran menjadi salah satu biang kerok kenaikan konsumsi BBM subsidi di Indonesia.

Daripada sibuk impor BBM, menurut Tumiran seharusnya Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian bisa investasi beberapa triliun untuk penggembangan mobil listrik guna kurangi ketergantungan impor BBM.

ILUSTRASI Mobil mengisi bahan bakar di SPBU Balikpapan Utara, Kalimantan Timur.
ILUSTRASI Mobil mengisi bahan bakar di SPBU Balikpapan Utara, Kalimantan Timur. (TRIBUNKALTIM.CO/BUDI SUSILO)

Harusnya Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian membuat roadmap dan aksi nyata konversi mobil BBM ke listrik ini.

"Dengan mengurangi produksi mobil berbasis BBM dan mempercepat produksi kendaraan listrik," imbuh Tumiran.

Menurutnya, percepatan penggunaan dan produksi kendaraan listrik dalam negeri harus ada aksi nyatanya agar bisa tumbuh. Ketergantungan impor energi juga terjadi di LPG.

Menurut data yang dimiliki Tumiran, konsumsi LPG di Indonesia 70 persen masih mengandalkan impor.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved