Ekonomi dan Bisnis

Pengurangan Impor jadi Tawaran dalam Mencegah BBM Naik 

Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Tumiran menilai pemerintah bisa mencegah kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi demi jaga pasar

Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/BUDI SUSILO
Mobil tanki BBM milik Pertamina melintas di persimpangan kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Kenaikan BBM bisa dicegah melalui pengurangan impor barang. TRIBUNKALTIM.CO/BUDI SUSILO 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Belakangan ini muncul isu harga bahan bakar minyak atau BBM bakal naik, harga yang berlaku akan tinggi dari harga sebelumnya. 

Harga BBM di Indonesia yang disubsidi akan dikurangi oleh pemerintah, berimbas akan terjadi kenaikan harga. 

Namun banyak pengamat pasar dan pelaku usaha khawatir jika adanya kenaikan BBM terutama dalam kekuatan daya beli konsumen menjadi lesu. 

Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Tumiran menilai pemerintah bisa mencegah kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jika sejak awal bersungguh-sungguh mengurangi ketergantungan impor.

Baca juga: Harga BBM Hari Ini, Senin 22 Agustus 2022, Simak Pertalite dan Pertamax untuk Wilayah Kaltim

Menurutnya, antisipasi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan akan impor BBM terbilang sangat rendah.

Padahal saat dirinya menjadi anggota Dewan Energi Nasional sudah mempersiapkan antisipasi mengurangi ketergantungan akan impor BBM.

"Namun hingga saat ini tak ada upaya signifikan dari Kementerian ESDM.

Upaya antisipasi mengurangi impor BBM harusnya dilakukan 3 tahun yang lalu.

Baca juga: Jadwal Jokowi Umumkan Harga BBM Naik, Luhut Pandjaitan Sebut Tidak Mungkin Kita Pertahankan

"Mengurangi ketergantungan impor ini wajib dilakukan karena Indonesia sudah menjadi net importir minyak," ujar Tumiran dalam keterangannya, Selasa (23/8/2022).

Ia mencontohkan, lambatnya transisi penggunaan mobil listrik di Indonesia. Bahkan industri otomotif Indonesia berbasis BBM masih terus ditingkatkan kapasitasnya.

Dengan tingginya industri otomotif berbasis BBM ini dinilai Tumiran menjadi salah satu biang kerok kenaikan konsumsi BBM subsidi di Indonesia.

Daripada sibuk impor BBM, menurut Tumiran seharusnya Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian bisa investasi beberapa triliun untuk penggembangan mobil listrik guna kurangi ketergantungan impor BBM.

Baca juga: Harga BBM Hari Ini untuk Kaltim dan Provinsi Lain, Benarkah Pertalite Rp 10 Ribu per Liter

Harusnya Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian membuat roadmap dan aksi nyata konversi mobil BBM ke listrik ini.

"Dengan mengurangi produksi mobil berbasis BBM dan mempercepat produksi kendaraan listrik," imbuh Tumiran.

Menurutnya, percepatan penggunaan dan produksi kendaraan listrik dalam negeri harus ada aksi nyatanya agar bisa tumbuh. Ketergantungan impor energi juga terjadi di LPG.

Menurut data yang dimiliki Tumiran, konsumsi LPG di Indonesia 70 persen masih mengandalkan impor.

Kementerian ESDM beberapa waktu yang lalu melalui Menteri BUMN Erick Thohir sudah mendorong percepatan transisi untuk menggunakan kompor induksi listrik.

Baca juga: Harga BBM Eceran di Muara Wahau Kutim Stabil Karena Diawasi Polisi

"Seharusnya bisa menggunakan kompor listrik. Dengan menggunakan kompor listrik akan mengurangi impor LPG.

"Dan dampaknya dapat mengurangi pengeluaran Kementerian ESDM untuk subsidi LPG," ucap Tumiran.

Masyarakat menunggu pasokan BBM Pertalite di SPBU Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
Masyarakat menunggu pasokan BBM Pertalite di SPBU Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. (TRIBUNKALTIM.CO/BUDI SUSILO)

Untuk mewujudkan konversi ini Kementerian ESDM harus memperbaiki struktur pelanggan listrik di Indonesia.

Menurut Tumiran Kementerian ESDM bisa menghapuskan pelanggan listrik 450 VA dan mengganti menjadi 2200 VA.

Baca juga: Usulan Kenaikan Harga Gas Elpiji di Penajam Paser Utara Masih Tunggu Keputusan Plt Bupati Hamdam

Nantinya masyarakat miskin yang selama ini menggunakan listrik 450 VA bisa mendapatkan subsidi langsung dari Pemerintah.

Jika konversi mobil BBM dan kompor induksi berjalan maka akan membuat kebutuhan listrik meningkat.

Meningkatnya kebutuhan ini Tumiran percaya industri listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) juga akan berkembang.

Saat ini yang terjadi listrik EBT dipaksa masuk, sementara PLN over suplay. Tentu suplay listrik EBT tak akan bisa diterima oleh PLN.

Kondisi pembelian bahan bakar minyak di sebuah SPBU daerah Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
Kondisi pembelian bahan bakar minyak di sebuah SPBU daerah Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. (TRIBUNKALTIM.CO/BUDI SUSILO)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi Pertalite dan Solar pada pekan depan.

Luhut mengungkapkan, harga BBM subsidi yang saat ini sudah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 502 triliun.

Baca juga: Harga BBM di Kalimantan Timur Naik, Cek Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex

Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana mengenai kenaikan harga ini ( BBM subsidi).

Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini.

"Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," katanya dalam Kuliah Umum Universitas Hasanuddin, Jumat 19 Agustus 2022.

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat : Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Bisa Dicegah Jika Pemerintah Mau Kurangi Impor

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved