Opini

RUU Sisdiknas Tuai Kontroversi, Kembalikan Pasal yang Atur tentang TPG

RUU Sisdiknas yang rilis pada bulan ini menuai begitu banyak tanggapan dan kontroversi dari beberapa organisasi besar guru di penjuru negeri.

Editor: Rahmad Taufiq
DOK/PRIBADI
Andi Jumiati, S.Pd, Guru Bahasa Inggris SMA Negeri 1 Nunukan. 

TRIBUNKALTIM.CO - RUU Sisdiknas yang rilis pada bulan ini menuai begitu banyak tanggapan dan kontroversi dari beberapa organisasi besar guru di penjuru negeri.

Bagaimana tidak? Jika dibandingkan dengan UU sebelumnya yang mengatur tentang TPG (Tunjangan Profesi Guru) dengan RUU Sisdiknas pasal yang mengatur tentang TPG ditiadakan dan tergolong tidak dapat lagi diberikan kepada guru yang belum tersertifikasi pada pasal 145 namun diberikan tunjangan tambahan.

Sedangkan pada aturan sebelumnya tunjangan profesi guru dan dosen tercantum dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam Pasal 16, ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat”.

Tentu hal ini sangat mengecewakan jutaan pendidik yang sedang berlomba-lomba agar dapat segera lulus pretes PPG, mengikuti tahapan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPG Daljab) maupun PPG Prajabatan kemudian mendapatkan sertifikat pendidik dengan gelar tambahan Gr.

Penulis yang sebelumnya telah merasakan betapa sulitnya mendapatkan gelar guru profesional dan menerima sertifikat pendidik melalui proses PPG Daljab di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta juga menganggap pasal 145 ayat (1) yang berbunyi “Setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan/atau tunjangan tunjangan kehormatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebelum Undang-Undang ini diundangkan, tetap menerima tunjangan tersebut sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” tidak adil dan mengecewakan banyak pihak.

Baca juga: Upaya Tingkatkan Kemampuan Menulis Teks Deskriptif Gunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning

Walaupun begitu dalam Pasal 105 huruf a-h tidak ditemukan ketentuan yang menyebutkan hak guru mendapatkan tunjangan profesi guru. Dikutip dari laman sisdiknas.kemdikbud.go.id isi dari Pasal 105 huruf a-h berbunyi sebagai berikut:

a. Memperoleh penghasilan/pengupahan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b. Mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja;

c. Memperoleh perlindungan hak atas kekayaan intelektual;

d. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan kualifikasi secara berkelanjutan;

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved