Berita Samarinda Terkini
Indeks Demokrasi di Kaltim Targetkan Peringkat Satu Nasional
Provinsi Kaltim menarget Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bisa berada pada peringkat satu nasional.
Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Aris
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Provinsi Kaltim menarget Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bisa berada pada peringkat satu nasional.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, Sufian Agus memyebut, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk penguatan demokrasi di Kaltim.
"Peningkatan Indeks Demokrasi ini juga jadi tanggung jawab seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tentu bisa mendukung hal ini," ungkapnya, Jumat (2/8/2022).
Tahun 2020 lalu, peringkat IDI Kaltim berada pada peringkat tiga nasional setelah Provinsi DKI Jakarta dan Gorontalo dengan poin sebesar 81,99.
Baca juga: Gairahkan Pasar Otomotif di Pintu Gerbang IKN, Dealer Mazda Balikpapan Jaya Hadir di Kota Minyak
Tetapi, pada tahun 2021, peringkat IDI Kaltim mengalami penurunan pada poin 81,02.
Namun begitu, secara keseluruhan IDI Kaltim masih masuk dalam kategori High Performing Democracy.
"Melihat ini, tentu jadi perhatian kita bersama, IDI juga menjadi indikator kinerja utama Gubernur. Apalagi menjelang Pilkada," ujar Sufian Agus.
Baca juga: Isran Noor Optimis Setelah Indonesia Ratifikasi 2 Perjanjian Dagang, Produk Kaltim Bisa Beredar Luas
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Yusniar Juliana, menyampaikan pendapatnya terkait target peningkatan IDI daerah.
Menurutnya, indeks demokrasi Kaltim sudah masuk dalam kategori High Performing Democracy, penurunan peringkat IDI Kaltim dari peringkat tiga ke peringkat lima disebabkan adanya metode baru dalam indikator pengukuran.
"Bukan berarti indeks demokrasi kita menurun, tapi memang metodenya yang berubah. Ada beberapa aspek, yang masih harus ditingkatkan dengan pengukuran metode baru ini," terangnya.
Baca juga: Pelatih Borneo FC Sebut Persikabo Tim Kuat, Milomir Seslija: Tetap Lanjutkan Kemenangan
Lebih lanjut, Yusniar menyampaikan metode baru dalam indikator pengukuran IDI diantaranya pengukuran perilaku politik pusat, perubahan paradigma yang sebelumnya institutional politics menjadi welfare politics.
"Serta ada pertimbangan jumlah penduduk di setiap daerah," tandas Yusniar. (*)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.