PPPK 2022

3 Honorer Bidang Ini Tak Bisa Lagi Jadi PNS dan PPPK, Bakal Dialihkan Jadi Outsourcing, Apa Saja?

Beberapa jenis tenaga honorer tak bisa lagi diangkat menjadi PNS maupun PPPK, siapa saja mereka?

Editor: Diah Anggraeni
Tribunsumsel.com/Khoiri
Beberapa jenis tenaga honorer tak bisa lagi diangkat menjadi PNS maupun PPPK, bidang apa saja? 

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah akan mulai menghapuskan status tenaga honorer di instnasi pemerintah mulai tahun 2023 mendatang.

Para tenaga honorer ini nantinya bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Meski demikian, beberapa jenis tenaga honorer tak bisa lagi diangkat menjadi PNS maupun PPPK.

Hal ini berdasarkan keterangan langsung dari Badan Kepegawaian Nasional atau BKN.

Selain itu, kebijakan ini tertuang dalam surat Keputusan Kementerian PANRB Nomor 185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerinta Daerah.

Tenaga honorer ini ialah tenaga kebersihan, pengemudi atau sopir, dan petugas keamanan.

Baca juga: Honorer Dihapuskan Tahun Depan, Simak Kategori yang Boleh Daftar Pendataan Tenaga Non-ASN 2022

Mereka selama ini bekerja di sejumlah instansi pemerintahan pusat maupun daerah dengan status tenaga honorer.

Suharmen menjelaskan, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, status kepegawaian hanya ada dua yaitu PNS dan PPPK. Untuk mendapatkan status tersebut tentunya harus melalui seleksi yang ketat.

"Atas dasar itu kemudian teman-teman di Kementerian PANRB mengingatkan kembali melalui surat dari 185 tanggal 31 Mei 2022 terkait dengan status pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di dalam konteks ini, Menpan mengingatkan bahwa undang-undang itu mengatakan status kepegawaian di instansi pemerintah itu hanya ada dua yaitu PNS dan PPPK, sesuai dengan Undang-Undang No. 5/2014 dan ada pemberlakuan 5 tahun sampai dengan 28 November 2023," jelasnya.

Pemerintah sedang melakukan pendataan untuk memetakan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Setiap instansi pemerintah harus melakukan pendataan tenaga non-ASN paling lambat 30 September 2022.

Sebelumnya, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Alex Denni mengatakan pendataan ini dilakukan agar adanya kesamaan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non-ASN. Perlu diingat, pendataan ini bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN tanpa tes. Namun untuk mencari solusi atas persoalan ini.

Harapannya, sosialisasi ini sekaligus bisa membangun komunikasi positif atas penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Menurut Alex, penyelesaian masalah tenaga non-ASN tidak bisa dilakukan dengan solusi tunggal.

Penataan tenaga non-ASN harus diselesaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi. "Jadi harus ada keseimbangan antara efektivitas organisasi, ketersediaan anggaran, dan kebutuhan," kata dia.

Baca juga: Terbaru! Terjawab CPNS 2023 Kapan Dibuka? Cek Informasi Terbaru, Syarat Honorer yang Bisa Ikut Tes

BKN Mulai Mendata Honorer

Halaman
1234
Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved