Berita Penajam Terkini

Plt Bupati PPU Hamdam Masih Akan Lantik 4 Pejabat Eselon II

Karena yang bersangkutan sudah menduduki jabatan cukup lama, atau dalam kurun waktu lima tahun

Penulis: Nita Rahayu | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/NITA RAHAYU
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati PPU Hamdam saat melantik tiga pejabat termasuk Sekda Tohar, Senin (5/9/2022).TRIBUNKALTIM.CO/NITA RAHAYU 

TRIBUNKALTIM.CO,PENAJAM- Setelah pelantikan tiga Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) dan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), selanjutnya masih akan dilakukan pelantikan beberapa jabatan lagi.

Hal tersebut seperti diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati PPU Hamdam, kepada TribunKaltim.co.

Hamdam mengungkapkan, sebelumnya pelantikan diusulkan untuk tujuh jabatan, namun usulannya berbeda, lantaran jabatan Sekda merupakan hasil open bidding

"Tadinya kita usulkan tujuh, delapan dengan Sekda, tapi kan itu usulannya terpisah, kalau Sekda kan melalui open bidding," ungkapnya pada Senin (5/9/2022).

Jabatan lain yang menyusul akan dilantik itu, merupakan pergeseran atau rolling jabatan.

Penyebabnya, karena yang bersangkutan sudah menduduki jabatan cukup lama, atau dalam kurun waktu lima tahun.

Baca juga: Usai Diberi Penyertaan Modal, DPRD PPU Harapkan Kinerja Perumda Benuo Taka Bisa Maksimal

Baca juga: Pembahasan 4 Raperda di DPRD PPU Ditarget Rampung pada Desember 2022

Baca juga: Anggota DPRD PPU Minta Pemkab Prioritaskan Pembayaran Tunggakan Insentif ASN

"Kalau yang tujuh itu kita usulkan cuma di rolling Karen mereka sudah menduduki posis jabatan dalam waktu yang cukup lama, yakni lima tahun diposisi yang sama, itu aturannya harus di rolling," terangnya.

Disinggung mengenai pelaksanaan pelantikan yang tidak bersamaan dengan tiga JPTP yang dilantik hari ini, Hamdam mengaku karena ada beberapa kendala teknis.

Salah satunya yakni, beberapa dari pejabat tersebut ada yang tengah menjalani Diklat diluar daerah.

"Yang sempat diusulkan cuma enam orang, dan semuanya sudah dapat persetujuan, cuma sebagian itu karena lagi Diklat Pim, aturannya pejabat tidak boleh digeser jika masih mengikuti Diklat PIM jadi kita tunggu itu nanti kita akan putar lagi," pungkasnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel

 

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved