PPPK 2022

Tersedia 1 Juta Formasi, 4 Kategori Honorer Ini Tak Bisa Diangkat PNS maupun PPPK 2022

Simak 4 kategori honorer yang tak bisa diangkat menjadi PNS dan PPPK 2022, sesuai surat Keputusan Kementerian PAN-RB Nomor 185/M.SM.02.03/2022.

Editor: Diah Anggraeni
Kolase Tribunkaltim.co
Sesuai surat Keputusan Kementerian PAN-RB Nomor 185/M.SM.02.03/2022, inilah 4 kategori honorer yang tak bisa diangkat menjadi PNS dan PPPK 2022. 

TRIBUNKALTIM.CO - Berikut 4 kategori honorer yang tak bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Kategori honorer yang tak bisa diangkat menjadi PNS dan PPPK ini berdasarkan surat Keputusan Kementerian PAN-RB Nomor 185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Keempat tenaga honorer yang tak bisa diangkat menjadi PNS dan PPPK meliputi tenaga kebersihan, pengemudi atau sopir, dan petugas keamanan.

Saat ini Badan Kepegawaian Nasional alias BKN mulai mendata honorer di seluruh Indonesia.

Baca juga: Berita PPPK 2022 Terbaru: BKN Mulai Mendata Honorer, Tersedia 1 Juta Formasi PPPK, Guru Paling Besar

Diketahui, tahun 2022 tersedia 1 juta formasi PPPK.

Formasi PPPK guru paling besar di antara formasi lainnya.

Sebagai informasi pemerintah akan mulai menghapuskan status tenaga honorer di instnasi pemerintah mulai tahun 2023 mendatang.

Para tenaga honorer ini nantinya bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Mereka selama ini bekerja di sejumlah instansi pemerintahan pusat maupun daerah dengan status tenaga honorer.

Suharmen menjelaskan, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, status kepegawaian hanya ada dua yaitu PNS dan PPPK.

Untuk mendapatkan status tersebut tentunya harus melalui seleksi yang ketat.

"Atas dasar itu kemudian teman-teman di Kementerian PANRB mengingatkan kembali melalui surat dari 185 tanggal 31 Mei 2022 terkait dengan status pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Baca juga: Bakal Dialihkan Jadi Outsourcing, Inilah Daftar Honorer yang Tak Akan Jadi PNS dan PPPK

Di dalam konteks ini, Menpan mengingatkan bahwa undang-undang itu mengatakan status kepegawaian di instansi pemerintah itu hanya ada dua yaitu PNS dan PPPK, sesuai dengan Undang-Undang No. 5/2014 dan ada pemberlakuan 5 tahun sampai dengan 28 November 2023," jelasnya.

Pemerintah sedang melakukan pendataan untuk memetakan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Setiap instansi pemerintah harus melakukan pendataan tenaga non-ASN paling lambat 30 September 2022.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved