Soal Kenaikan BBM, Isran Noor Sebut Pemerintah Pusat Sudah Pertimbangkan Aspek Hidup Masyarakat

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar diungkapkan Pemerintah Provinsi Kaltim sebagai telah dihitung secara teliti oleh Pemetintah pusat.

Gubernur Kaltim Isran Noor menanggapi, bahwa beberapa poin yang harus dicermati terkait kenaikan BBM lantaran pemerintah pusat memang sudah mempertimbangkan segala dampak yang ada.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri menyampaikan bahwa nilai subsidi Solar akan habis di bulan Oktober 2022 sementara Pertalite pada September 2022

Kenaikan sendiri berlaku per Sabtu, 3 September 2022, Harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.

Harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.

Baca juga: Buntut Kenaikan Harga BBM, Tarif Bus Patas Bontang-Balikpapan Naik Jadi Rp 175 Ribu

"Perlu dicermati proses persoalan energi itu ternyata berpengaruh besar kepada seluruh kehidupan masyarakat. Itu negara tidak ada pilihan lain, karena memang harus melaksanakan," kata Isran Noor, Minggu (11/9/2022).

Pemerintah pusat berucap bahwa kuota Pertalite hanya tersisa 6,6 juta kilo liter yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan diperkirakan akan habis pada akhir September 2022.

Alokasi 23 juta kilo liter di tahun 2022, hingga akhir Juli 2022 volumenya sudah habis terpakai hingga 16,4 juta kilo liter.

Sementara, kuota Solar hanya tersisa kurang lebih 5,22 juta kilo liter. 

Menkeu di berbagai pemberitaan juga mencatat, kuota Solar alokasi volume kuotanya mencapai 15,1 juta kilo liter, hingga Juli 2022 volume konsumsinya sudah terpakai 9,88 juta kilo liter.

Menurut Isran Noor, lewat APBN pemerintah juga telah maksimal menahan harga energi di tahun ini lewat anggaran subsidi dan kompensasi sebesar Rp 502,4 triliun.

Baca juga: Kader PKS Samarinda Turun ke Jalan, Gelar Flashmob Tolak Kenaikan BBM

Jika terus seperti ini, bukan tidak mungkin APBN tertekan dan kegiatan yang sifatnya untuk mendorong pemulihan ekonomi ditengah melandainya kondisi Covid-19 tak dapat berjalan semestinya.

Pemulihan pada sektor-sektor UMKM dan bersifat menekan inflasi turun juga akan tidak berjalan sebagaimana mestinya, ketika penyesuaian tidak dilakukan.

"Tidak mungkin pemerintah (pusat) menaikkan atau menyesuaikan harga BBM itu tidak mempertimbangkan kehidupan aspek-aspek pada kehidupan masyarakat," ucap Gubernur Kaltim.

"Karena kalau kita sampai bulan Oktober, itu subsidi pemerintah dari APBN kita Rp 502 triliun, berakhir di bulan Oktober 1 bulan lagi. Kalau tidak dilakukan penyesuaian (harga BBM) dengan harga yang sama, maka kita akan mengorbankan APBN kita Rp 715 triliun, bayangkan hampir Rp 1000 triliun.

Padahal kita harus melaksanakan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka pertumbuhan ekonomi," kata Isran Noor. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.