Berita DPRD Samarinda

Soroti Perizinan Reklame, Komisi II DPRD Samarinda Ajak Hearing Asosiasi Reklame

Anggota Komisi II Laila Fatihah mengatakan, bahwa Komisi II dalam waktu dekat akan mengadakan hearing bersama Asosiasi Reklame.

Penulis: Sarikatunnisa | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/SARIKATUNNISA
Anggota Komisi II Laila Fatihah mengatakan bahwa Komisi II dalam waktu dekat akan mengadakan hearing bersama Asosiasi Reklame. TRIBUNKALTIM.CO/SARIKATUNNISA 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Anggota Komisi II DPRD Samarinda Laila Fatihah mengatakan, bahwa Komisi II dalam waktu dekat akan mengadakan hearing bersama Asosiasi Reklame.

Hearing tersebut dalam rangka membenahi masalah perizinan reklame di Kota Samarinda yang belum kunjung usai.

Di satu sisi, Pemkot Samarinda yang dalam hal ini Dinas PUPR mau tertibkan, tetapi di sisi lain pengusaha sudah dipungut pajak oleh Bapenda.

"Jadi punya aturan masing-masing, Bapenda punya aturan sendiri, sedangkan mereka memungut ini persyaratannya belum memenuhi," ujar Laila.

Itu yang mau kami suruh mereka sinkronkan antara Bapenda dengan perizinan.

Baca juga: Belajar Dari Makassar, Komisi III DPRD Samarinda Ingin Penataan Reklame Dan Kabel Operator Dibenahi

Sehingga pengusaha hanya membayar pajak dan terlewat dengan IMB nya, yang menjadi dasar penarikan retribusi.

Berdasarkan data dari Komisi II ada sekitar 4.121 reklame di Samarinda, dari 4.121 ada 3.798 yang dipungut pajak, dari 3.798 yang dipungut pajak itu hanya 15 sampai 20 reklame yang statusnya legal.

Lailah mengungkapkan ketimpangan itu terjadi karena pengusaha enggan memperpanjang izin yang harus diperbarui setiap tahunnya.

Tidak sampai di situ, politisi Partai PPP itu mengungkapkan bahwa Dinas PUPR juga terkendala dalam hal pembongkaran reklame yang ditertibkan.

"Bando 51 titik, 23 titik sudah dibongkar, pembongkaran juga jadi masalah, tidak mudah membongkar itu," jelasnya.

Sementara, kata Laila, Dinas PUPR tidak ada anggaran untuk pembongkaran itu sehingga ini juga seakan menemui kebuntuan.

Baca juga: Walikota Samarinda Harun Minta Reklame yang Ganggu Tata Kota dan tak Berizin Ditertibkan

Karena pengusaha selalu menunda pembongkaran dan tetap memfungsikan reklamenya.

Sehingga, ia menyarankan agar dalam hal perizinan reklame, dimasukkan item tentang perawatan atau asuransi untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan jika sewaktu-waktu terjadi kerobohan reklame, terutama yang berbentuk bando.

"Supaya nggak dorong-dorongan, PUPR diminta nggak punya anggaran, saat Wajib Pajak (WP) ini disuruh bongkar, mereka cuma iya iya aja," kata Laila Fatihah. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved