Bahlil Lahadalia Sebut sudah Ada Perusahaan dari 6 Negara yang akan Berinvestasi di IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah terus berupaya mengebut pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur ( Kaltim ).

Kabar terbaru dari Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan sudah ada sejumlah perusahaan dari enam negara yang ingin berinvestasi dalam pembangunan IKN Nusantara di Kaltim. 

Kendati hingga Senin (19/9/2022), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ini belum menyebut dengan rinci perusahaan yang ingin berinvetasi dalam pembangunan IKN Nusantara di Kaltim.

Bahlil Lahadalia hanya menyebutkan nama-nama negaranya saja tanpa memberikan detil nama perusahaan yang akan berinvestasi di IKN Nusantara Kaltim. 

Senin (19/9/2022) kemarin, Bahlil Lahadalia di Kompleks Istana Kepresidenan mengatakan, "Yang akan masuk (berinvestasi) itu adalah Uni Emirat Arab, kemudian China, Korea (Selatan), Jepang, kemudian Eropa, Taiwan, sudah 6."

Sayangnya, Bahlil Lahadalia tidak menjabarkan secara detil perusahaan-perusahaan mana yang berkomitmen untuk ambil bagian dalam pembangunan IKN.

Namun, Bahlil Lahadalia mencontohkan beberapa perusahaan antara lain LG dari Korea Selatan serta Foxconn dari Taiwan.

Bahlil Lahadalia optimis jumlah perusahaan itu dapat bertambah lagi bila kunjungannya ke Eropa pada akhir bulan ini membuahkan hasil.

Baca juga: Cek Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan Khusus untuk Para Investor IKN Nusantara

"Tunggu saya berangkat lagi nanti ke Eropa di akhir bulan ini baru bisa mendapatkan progress baru.

Atau Pak Luhut balik dari Amerika pasti ada perkembangan terbaru," kata Bahlil Lahadalia seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Sebelumnya, Bahlil pernah menyatakan, biaya pembangunan IKN tidak akan sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) di mana negara hanya akan membiayai 20 persen dari total dana yang dibutuhkan dalam pembangunan IKN.

Kemudian, 80 persennya sisanya akan didanai dengan mengoptimalkan pendanaan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), hingga mendorong swasta ikut berkontribusi dalam pembangunan IKN.

"Pembangunan IKN ini tidak semuanya lewat APBN.

Kalau tidak salah maksimal 20 persen dari total pendanaan IKN ini oleh APBN, sisanya lewat swasta," ungkap dia, Kamis (8/9/2022).

Pembangunan IKN merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah.