Berita Pemkab Mahakam Ulu

Sekda Ikuti Bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Mahulu Siap Menyesuaikan dengan Regulasi

Sekda Mahulu Stephanus Madang mengikuti secara virtual webinar series Bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas Pemkab Mahulu
Sekda Mahulu Stephanus Madang saat mengikuti secara virtual webinar series Bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang digelar Stranas PK dan Kementerian Dalam Negeri dari ruang kerja Sekda Kantor Bupati Mahulu, Jumat (16/9/2022). 

TRIBUNKALTIM.CO - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) Mahulu, Dr. Stephanus Madang, S.Sos.,M.M. mengikuti secara virtual webinar series Bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bertajuk Cegah Korupsi, Bantuan Parpol Jadi Solusi, yang digelar Stranas PK dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari ruang kerja Sekda Kantor Bupati Mahulu, Jumat (16/9/2022).

Webinar menghadirkan narasumber yaitu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.; Inspektur Jenderal Kemendagri Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si.; Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK (Koordinator Pelaksana Stranas PK) Dr. Pahala Nainggolan, AK; anggota Dewan Pengawas KPK Prof. Dr. Syamsuddin Haris, M.Si.; Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Dr. Drs. Bahtiar, M.Si.; anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini; dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Baca juga: Bupati Pimpin Rakor Penanganan Banjir, BPBD Diminta Susun SOP Penyelamatan Mandiri saat Bencana

Kegiatan ini dilatarbelakangi dinamika partai politik yang semakin dinamis menjelang tahun pemilu serta maraknya kasus korupsi yang diduga melibatkan kader parpol, maka Stranas PK menginisiasi aksi penguatan partai politik dalam pencegahan korupsi.

Sejalan dengan hal tersebut, saat dijumpai Sekda mengatakan, setelah mengikuti kegiatan dimaksud dan paparan dari masing-masing narasumber, ada kaitannya dengan regulasi dari pemerintah pusat akan dirumuskan kembali terkait dengan pemberian bantuan anggaran ke parpol.

"Dalam diskusi tadi juga, lebih banyak menggali pada persoalan teknis di lapangan, masih mencari regulasi mana yang tepat yang akan digunakan, dalam teknisnya nanti,"terangnya.

Baca juga: Wabup Hadiri Pelantikan Pengurus Mabida dan Kwarda Kaltim, Kwarcab Pramuka Perlu Koordinasi Anggaran

Sekda juga menegaskan, apapun produk hukum yang dibuat atau ditetapkan oleh pemerintah pusat, Kabupaten Mahulu sangat mendukung.

"Apalagi menyangkut konsekuensi dan kewajiban pemerintah daerah, kita akan menyesuaikan di daerah," tandasnya.

Dalam diskusi juga menyasar 9 partai politik yang duduk di parlemen, aksi penguatan partai politik mendorong ditingkatkannya bantuan keuangan parpol dan implementasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). (adv)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 

 

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved