IKN Nusantara
Belum Ada Investor, Jusuf Kalla Lihat Investasi di IKN Nusantara Baru dari APBN
Belum ada investor, Jusuf Kalla lihat investasi di IKN Nusantara baru dari APBN
Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Robin Ono Saputra
TRIBUNKALTIM.CO - Sederet perusahaan dari beberapa negara di luar negeri dikabarkan tertarik berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut ada perusahaan dari 6 negara Asia yang tertarik masuk ke IKN Nusantara.
Meski demikian, belum ada 1 pun perusahaan raksasa luar negeri tersebut yang benar-benar berkomitmen resmi masuk ke IKN Nusantara.
Saat berbincang dengan Karni llyas, Wapres 2014-2019 Jusuf Kalla mengatakan proyek atau pembangunan Ibu Kota Nusantara ke depannya akan mengalami masalah.
Diakui Jusuf Kalla kepada Karni Ilyas bahwa kesulitan dari pembangunan IKN karena dananya hanya 20 persen total anggaran (APBN), sementara diharapkan 80 persen dari investor luar.
"Saya kira memang nanti akan ada masalah, karena sampai sekarang kita belum melihat adanya komitmen dari investor luar, memang sulit investasi ibu kota, jadi tidak mudah seperti itu," kata Jusuf Kalla dikutip dari kanal YouTube Karni Ilyas Club, Kamis (22/9/2022).
Dengan kondisi seperti itu, Jusuf Kalla menganggap hal ini akan menjadi salah satu konsekuesi yang harus diambil pemerintah, seperti memperlambat pembangunan IKN.
Di mana awalnya IKN Nusantara sudah bisa difungsikan pada tahun 2024, tapi harus tertunda.
"Ya jadi solusi daripada itu ialah jadwal pembangunanya agak kita tunda kelihatannya," beber Jusuf Kalla.
Disinggung oleh Karni Ilyas apakah perlu IKN Nusantara dibatalkan, Jusuf Kalla mengatakan tidak bisa memprediksi hal tersebut karena yang berwenang adalah pemerintah.
Tetapi ia menekankan kalau rencana IKN yang semulanya ditopang oleh investasi asing, tingkat minat para investor tidak bisa diharapkan alias tidak bisa berjalan mulus.
"Kelihantannya yang jalan hanya investasi dari APBN.
Dan kita semua juga melihat itu bahwa defisit tinggi, tapi anggaran ini juga tinggi, tentu ada konsekuensinya dalam bentuk defisit anggaran," ujar Jusuf Kalla.
Merujuk pada pembangunan Ibu Kota Negara di beberapa negara seperti, Brasil dan Myammar, JK menuturkan kalau negara tersebut pada dasarnya membutuhkan waktu setidaknya 20 tahun untuk melengkapi semua itu.
Bahkan menurutnya, Presiden Jokowi sendiri menggambarkan kalau pembangunan IKN Nusantara membutuhkan waktu.
Tidak dipungkiri Jusuf Kalla jika negara yang paling ideal dalam pemindahan Ibu Kota Negara adalah Kuala Lumpur.
"Yang ideal seperti Kuala Lumpur, hanya berjarak 30 Km dan tidak semua pindah.
Di Kuala Lumpur itu, menteri luar negeri, parlemen, istana, pertahanan, kejaksaan, kehakiman, tetap di Kuala Lumpur.
Hanya kira-kira 15 kementerian yang pindah ke Putrajaya," ujar Jusuf Kalla. (*)
