Berita Balikpapan Terkini

Kemenkop dan UKM RI Perkuat SDM Pengawas Koperasi

Kemenkop dan UKM RI perkuat SDM dalam pengawasan koperasi untuk Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi.

Penulis: Ary Nindita Intan R S | Editor: Aris
TRIBUNKALTIM.CO/ARY NINDITA
Kegiatan Sarasehan DKUMKMP di Hotel Horison Kota Balikpapan. (TRIBUNKALTIM.CO/ARY NINDITA) 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kementrian Koperasi (Kemenkop) dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia (UKM RI) perkuat SDM dalam pengawasan koperasi untuk Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM RI, Budi Suharto, menyampaikan dalam hasil identifikasi Pengawasan Koperasi, masih terbatasnya jumlah SDM baik secara kuantitas maupun secara kualitas.

Lanjutnya, mengingat kebutuhan akan Pengawas Koperasi yang memiliki sertifikat kompetensi masih sangat banyak. Sehingga diperlukan Pengawas Koperasi yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

"Untuk mewujudkan Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, berdaya saing sesuai jati diri Koperasi dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, diperlukan pelaksanaan tata kelola yang baik di koperasi," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima TribunKaltim.co pada Jumat (23/9/2022).

Baca juga: Perkuat SDM Pengawas Koperasi, Kemenkop UKM Gandeng Polresta Balikpapan

"Maka Koperasi harus memiliki pengurus dan pengawas yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan," imbuhnya.

Budi menguraikan pejabat Fungsional Pengawas Koperasi merupakan fungsional di bawah naungan Kemenkop-UKM yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Dengan berbagai permasalahan KSP, lanjutnya, pejabat pengawas koperasi diharapkan profesionalitas dan kompetensinya.

Baca juga: Balikpapan jadi Tuan Rumah APPSI Seluruh Indonesia, 34 Kepala Daerah Bakal Hadir

"Harapan ke depan, permasalahan perkoperasian semakin banyak yang dapat diberikan solusi. Sehingga, kasus-kasus perkoperasian semakin menurun," tukas Budi.

Adapun Budi mengungkapkan akan bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dan Kepolisian RI guna memperkuat kapasitas SDM pengawas koperasi.

“Dengan meningkatnya jumlah SDM Pengawas Koperasi yang memiliki kompetensi, diharapkan akan menekan jumlah KSP atau Unit Simpan Pinjam (USP) yang bermasalah," ucapnya. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved