Berita Balikpapan Terkini

Tingkatkan Pendirian dan Pengesahan Koperasi, Kanwil Kemenkumham Beri Analisa Layanan AHU Online

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kaltim lakukan penguatan pemahaman pengesahan pendirian koperasi melalui layanan AHU

Penulis: Ary Nindita Intan R S | Editor: Aris
TRIBUNKALTIM.CO/ARY NINDITA
Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kalimantan Timur saat menyampaikan Materi pada Kegiatan Sarasehan. (TRIBUNKALTIM.CO/ARY NINDITA) 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kalimantan Timur lakukan penguatan pemahaman pengesahan pendirian koperasi melalui layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) online.

Hal ini sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mengalihkan kewenangan pengesahan koperasi kepada Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi.

Analis Hukum Ahli Pertama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kaltim, Wendi Gunawan, menyebutkan pada pelaksanaannya pengesahan koperasi di Kementerian Hukum dan HAM RI dilakukan melalui aplikasi Koperasi yang terdapat di AHU online (ahu.go.id).

Baca juga: Tingkatkan PAD, Pansus I DPRD Samrinda Godok Perda Retribusi Guest House dan Kos-Kosan

"Dengan hak ases yang hanya diberikan kepada Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) saja," ujarnya kepada TribunKaltim.co, pada Jumat (23/9/2022).

"Sehingga masyarakat yang ingin mendirikan koperasi tinggal menghubungi NPAK yang ada di wilayah kota atau kabupaten tempat tinggalnya," imbuhnya.
Ia menyampaikan, pelayanan pengesahan koperasi melalui aplikasi koperasi pada AHU online terdiri atas pengesahan badan hukum koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran badan hukum koperasi.

Lanjutnya, dalam pengesahan koperasi melalui aplikasi pada AHU online ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung terlaksananya sistem perizinan layanan berusaha melalui Online Singgle Submission (OSS), mewujudkan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business).

Baca juga: Balikpapan jadi Tuan Rumah APPSI Seluruh Indonesia, 34 Kepala Daerah Bakal Hadir

Serta mencegah dijadikannya koperasi sebagai sarana bagi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).

"Harapan kami bahwa Koperasi sebagai ciri khas dari perekonomian bangsa Indonesia dapat semakin berkembang, dalam memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya," harap Wendi.

"Serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945," tambahnya.

Baca juga: Perkuat SDM Pengawas Koperasi, Kemenkop UKM Gandeng Polresta Balikpapan

Wendi menuturkan, sebagian besar koperasi yang ada di Kota Balikpapan adalah koperasi yang didirikan sebelum beralihnya pengesahan kepada Kemenkumham.

Dengan demikian, Wendi menghimbau kepada perwakilan koperasi agar segera melakukan pengesahan atau pelaporan perubahan-perubahan yang terdapat pada anggaran dasarnya melalui NPAK.

"Kemudian yang kedua agar koperasi segera melaporkan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), jika belum melalui aplikasi Pelaporan Pemilik Manfaat di AHU online," ucapnya. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved