IKN Nusantara

Bahas IKN Nusantara, Jusuf Kalla Sebut Malaysia Jadi Acuan Sukses Pindah Ibu Kota

Bahas IKN Nusantara, Jusuf Kalla sebut Malaysia jadi acuan sukses pindah Ibu Kota

TRIBUNKALTIM.CO - Banyak negara di dunia yang sudah memindahkan pusat pemerintahan mereka ke daerah baru.

Indonesia pun mencoba memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang diberi nama Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

Wapres RI 2014-2019 Jusuf Kalla menilai pemindahan ibu kota memerlukan banyak waktu.

Jusuf Kalla menilai pemindahan ibu kota yang ideal adalah Malaysia.

Baca juga: Sederet Kesiapan Banjarmasin Jadi Penyangga IKN Nusantara, Pintu Gerbang Kalimantan

Yakni memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya yang hanya berjarak 30 km.

"Yang ideal seperti Kuala Lumpur, hanya berjarak 30 Km dan tidak semua pindah.

Di Kuala Lumpur itu, menteri luar negeri, parlemen, istana, pertahanan, kejaksaan, kehakiman, tetap di Kuala Lumpur.

Hanya kira-kira 15 kementerian yang pindah ke Putrajaya," ujar Jusuf Kalla.

Baca juga: Ruas Tol Jembatan Pulau Balang-Bandara VVIP IKN Nusantara Masih Dipertimbangkan

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut ada perusahaan dari 6 negara Asia yang tertarik masuk ke IKN Nusantara.

Meski demikian, belum ada 1 pun perusahaan raksasa luar negeri tersebut yang benar-benar berkomitmen resmi masuk ke IKN Nusantara.

Saat berbincang dengan Karni llyas, Wapres 2014-2019 Jusuf Kalla mengatakan proyek atau pembangunan Ibu Kota Nusantara ke depannya akan mengalami masalah.

Diakui Jusuf Kalla kepada Karni Ilyas bahwa kesulitan dari pembangunan IKN karena dananya hanya 20 persen total anggaran (APBN), sementara diharapkan 80 persen dari investor luar.

"Saya kira memang nanti akan ada masalah, karena sampai sekarang kita belum melihat adanya komitmen dari investor luar, memang sulit investasi ibu kota, jadi tidak mudah seperti itu," kata Jusuf Kalla dikutip dari kanal YouTube Karni Ilyas Club, Kamis (22/9/2022).

Dengan kondisi seperti itu, Jusuf Kalla menganggap hal ini akan menjadi salah satu konsekuesi yang harus diambil pemerintah, seperti memperlambat pembangunan IKN.

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved