IKN Nusantara

IKN Nusantara Mulai Dibangun, Rp 300 Triliun Aset di Jakarta Dipindahtangankan

IKN Nusantara mulai dibangun, Rp 300 triliun aset di Jakarta dipindahtangankan

Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Djohan Nur

TRIBUNKALTIM.CO - Sekitar Rp 300 triliun aset Pemerintah Pusat di Jakarta akan dimanfaatkan.

Hal ini merupakan imbas dari pindahnya Pusat Pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Diketahui, saat ini pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara sudah dimulai.

2024 mendatang, Presiden Jokowi dijadwalkan akan meresmikan pindahnya Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke IKN Nusantara.

Dilansir dari Kompas.com, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Rionald Silaban mengungkapkan, ada sekitar Rp 300 triliun aset negara di Jakarta yang bisa dimanfaatkan atau dipindahtangankan dari total Rp 1.400 triliun.

"Mungkin dari sekitar Rp 1.400 triliun itu, sekitar Rp 300 triliun yang kita perkirakan bisa kita manfaatkan," kata Rionald dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (26/1/2022).

Rionald menuturkan, pemerintah saat ini masih mematangkan rencana pemanfaatan aset Rp 300 triliun tersebut.

Dia bilang, rencana pemindahtanganan aset sangat bergantung pada rencana pemindahan IKN, baik dari sisi waktu maupun lembaganya.

Jika perpindahan sudah jelas bakal dilakukan, pihaknya akan membuka pemanfaatan aset untuk pihak yang membutuhkan, baik pihak swasta maupun pihak strategis lainnya.

"Manakala perpindahannya sudah jelas, maka terhadap aset tersebut bisa dilakukan pemanfaatan.

UU sendiri menyatakan bentuknya ada dua bisa pemanfaatan dan bisa pemindahtanganan, tapi pada dasarnya kami ingin memastikan yang optimal yang diperoleh oleh negara," sebut Rio.

Lebih lanjut, Rio menuturkan, nilai aset negara di Jakarta yang sebesar Rp 1.400 triliun itu masih belum final.

Saat ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menghitung dan meneliti besaran aset.

Di sisi lain, ada sebagian aset yang tidak bisa disewakan karena telah melekat dengan tempat tersebut.

Pihaknya mengaku bakal terus menghitung nilai aset tersebut agar jumlah aset yang bisa dimanfaatkan menjadi lebih jelas.

"Dari catatan kami yang di Jakarta, ada aset pemerintah sekitar Rp 1.400 triliun, tapi dari itu yang bisa nanti dikategorikan idle, ini angkanya masih belum fixed.

Contohnya begini, misal Istana Negara atau rumah ibadah yang punya pemerintah, atau kanwil-kanwil yang tetap harus ada di Jakarta," tandas Rio. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved