IKN Nusantara

Pembangunan Awal IKN Nusantara Perlu 100 Ribu Tenaga Kerja, Huniannya Disiapkan

Pembangunan awal IKN Nusantara perlu 100 ribu tenaga kerja, huniannya disiapkan

Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Sandrio

TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan melibatkan sangat banyak tenaga kerja konstruksi.

Dilansir dari Kompas.com, Kepala Badan Otorita IKN, Bambang Susantono memerkirakan diperlukan sekitar 100 ribu tenaga kerja konstruksi di awal Pembangunan IKN Nusantara.

Saat ini, percepatan pengerjaan infrastruktur fisik dilakukan.

Mengingat tahun 2024 Presiden Joko Widodo ingin mengadakan upacara bendera 17 Agustus di IKN Nusantara.

Dilansir dari Kontan, Bambang Susantono mengatakan, dari perkembangan infrastruktur fisik yang sedang dilakukan di lapangan saat ini adalah pembangunan rumah bagi pekerja, land clearing, land consolidation dan finalisasi Bendungan Sepaku Semoi.

"Kalau Anda ke lapangan Anda melihat konstruksi tahap awal ada land clearing, land consolidation dan finalisasi Bendungan Sepaku Semoi, dan intake air baku di sungai-sungai Sembakung yang akan menyuplai sebagian besar air di IKN," kata Bambang dalam UOB Economic Outlook 2023, Kamis (29/9).

Baca juga: Tak Ingin Jadi Penonton, Daerah Penyangga Siap Pasok Tenaga Kerja ke IKN Nusantara

Baca juga: Kementrian BUMN Jamin Dana Penyertaan Modal Negara Tak Lari ke Proyek IKN Nusantara

Hal lainnya yang ada di lapangan saat ini adalah pembangunan rumah pekerja.

Bambang menyebut diperkirakan jumlah pekerja untuk pembangunan tahap awal infrastruktur IKN Nusantara mencapai lebih dari 100.000 orang.

Selanjutnya progres pembangunan IKN Nusantara ialah pembangunan jalur-jalur logistik.

Jalur logistik menjadi penting dalam transportasi material pembangunan untuk tahun depan.

Adapun mengenai skema anggaran pembangunan IKN Nusantara. Ia menyampaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara hingga 2024 akan bertumpu pada APBN.

Namun diharapkan hingga tahun 2025 pembiayaan dari non APBN akan mengambil porsi utama yakni 85 persen.

Pembiayaan dari sektor swasta ini antara lain meliputi public private partnership (PPP), termasuk user payment ataupun availability payment.
Dalam hal ini pemerintah dapat memberikan jaminan dukungan pembangunan sebagian maupun viability gap fund.

Selanjutnya partisipasi perusahaan seperti investasi BUMN dan sektor swasta, hingga penunjukan BUMN oleh pemerintah.

Kemudian skema pembiayaan internasional yakni hibah atau pembiayaan untuk green city dan smart city melalui kerjasama bilateral atau multilateral dan lembaga internasional. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved