Ibu Kota Negara

Pemprov Kaltim dan Badan Otorita IKN Nusantara akan Bersinggungan Soal Kawasan Investasi

Direktur Pusat Studi Perkotaan Planosentris, Farid Nurrahman S.T.,M.Sc berpandangan, terkait tata ruang investasi dengan adanya Ibu Kota Nusantara

Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Budi Susilo
twitter @ikn_id
ILUSTRASI Desain Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Direktur Pusat Studi Perkotaan Planosentris, Farid Nurrahman S.T.,M.Sc berpandangan, terkait tata ruang investasi dengan adanya Ibu Kota Nusantara (IKN) tentu akan saling ada daya dukung.

Pemprov Kaltim dan Badan OIKN sendiri ke depan sudah pasti akan selalu bersinggungan terkait investasi IKN.

IKN menjadi daya tarik untuk Kaltim mendatangkan investor. Di sisi lain, Badan OIKN juga membutuhkan investor untuk penunjang pembangunan kawasan sekitar.

"Semua proyek yang dikerjakan APBD Provinsi atau Kabupaten, itu nanti ke depan pengelolaannya akan di OIKN atau daerah, itu juga salah satu yang dipertanyakan. Karena ibaratnya kan, bangunnya kan menggunakan uang daerah, yang mengelola Otorita," ungkap Farid.

Baca juga: Status Ibu Kota Negara Akan Hilang, Wagub Jakarta Sebut Fokuskan Pusat Perekonomian

"Akan menjadi pembahasan yang menarik, balik lagi partisipasi publik didalam perencanaan (tata ruang) kawasan IKN ini masih di level tertentu, belum sampai bawah," imbuhnya.

Iklim investasi yang akan berubah juga pastinya berpengaruh pada beberapa daerah yang diketahui diusulkan masuk pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN.

Pertengahan September 2022 di Hotel Platinum Balikpapan, Kota Balikpapan, sendiri konsultasi Publik juga dilakukan Badan OIKN bersama Kementerian ATR/BPN.

Tujuannya untuk menampung aspirasi masyarakat dalam penyempurnaan 4 (empat) RDTR IKN.

Baca juga: Kaltim Dipilih Jadi Ibu Kota Negara, Minim Potensi Bencana Alam Jadi Salah Satu Pertimbangannya

Adapun empat RDTR IKN yang dibahas dalam konsultasi publik RDTR WP 4 IKN Timur 1, RDTR WP 5 IKN Timur 2, RDTR WP 1 KIPP, dan RDTR WP 2 IKN Barat.

Keempat wilayah tersebut merupakan kawasan prioritas terdekat pengembangan saat ini.

Selain 4 RDTR tersebut, ada 5 (lima) RDTR dalam tahap penyusunan, yaitu RDTR WP 3 IKN Selatan, RDTR WP 6 IKN Utara, RDTR WP 7 Simpang Samboja, RDTR WP 8 Kuala Samboja, dan RDTR WP 9 Muara Jawa.

Promosi kepada investor terus digancarkan, Badan OIKN terus menggaet para pihak untuk masuk ke tim transisi IKN agar bisa berkolaborasi untuk melibatkan peran swasta dalam pembangunan. (HO/IKN)
Promosi kepada investor terus digancarkan, Badan OIKN terus menggaet para pihak untuk masuk ke tim transisi IKN agar bisa berkolaborasi untuk melibatkan peran swasta dalam pembangunan. 

Beberapa kawasan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara juga diketahui banyak memiliki potensi kawasan investasi, yang kini juga masuk dalam rencana RDTR IKN.

"Kalau menurut saya, iklim investasi Kaltim tentunya akan berurusan juga dengan OIKN kalau masih masuk kawasan IKN, kecuali Balikpapan, Samarinda atau secara administrasi masuk wilayah Kukar," terangnya.

"Jadi gini, Pemprov melalui Dinas Tata Ruang, setahu saya tahun ini juga melakukan kajian, investasi ruang untuk kawasan penyangga IKN," tandas Farid. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved