Berita Nasional Terkini

Kerja KPK Tangani Kasus Korupsi yang Libatkan Anies Baswedan Dibayang-bayangi Kericuhan Publik?

Kerja KPK tangani kasus korupsi yang libatkan Anies Baswedan dibayang-bayangi kericuhan publik?

KOMPAS TV
Anies Baswedan saat ditetapkan menjadi bakal calon presiden (capres) dari Partai Nasdem pada Senin (3/10/2022). Kerja KPK tangani kasus korupsi yang libatkan Anies Baswedan dibayang-bayangi kericuhan publik? 

TRIBUNKALTIM.CO - Nama Anies Baswedan jadi sorotan publik nasional.

Ya, NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden belum lama ini.

Namun sebelumnya Anies Baswedan diketahui memenuhi pemanggilan KPK.

Lantaran diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi.

Salah satu  pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyebut kerja KPK tangani kasus korupsi yang libatkan Anies Baswedan dibayang-bayangi kericuhan publik.

Apabila KPK tersangkakan Anies Baswedan, maka bakal timbul gejolak publik yang berujung kericuhan.

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: Resmi, Nasdem Usung Anies Baswedan di Pilpres 2024, Surya Paloh Beberkan Alasannya

Usai Partai Nasional Demokrat (NasDem) mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, muncul spekulasi keterkaitan dengan pemeriksaan Anies di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menegaskan bahwa deklarasi tersebut tidak ada kaitannya dengan KPK.

Lantas, Ujang mengingatkan kepada KPK agar fokus terhadap pemberantasan korupsi, bukan malah menjadi alat instrumen oleh pihak tertentu.

Ia berspekulasi bahwa KPK digunakan oleh pihak yang tidak suka dengan Anies, untuk menjegal jelang Pilpres 2024.

"Kalau semisal nanti tahu-tahu Anies ditersangkakan, pasti akan memunculkan kericuhan dan perlawanan dari publik," ujar Ujang saat dihubungi, pada Senin (3/10/2022).

Baca juga: PROFIL Anies Baswedan Capres 2024 yang di Deklarasikan NasDem, Perjalanan Karir hingga Prestasi

Menurut Ujang, sudah sepantasnya orang-orang yang memiliki kewenangan di KPK harus berjiwa negarawan.

Berjiwa negarawan dalam artian kepentingan yang dimunculkan adalah untuk bangsa dan negara, bukan malah untuk politik atau kelompok tertentu.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved