Berita Nasional Terkini

Kerja KPK Tangani Kasus Korupsi yang Libatkan Anies Baswedan Dibayang-bayangi Kericuhan Publik?

Kerja KPK tangani kasus korupsi yang libatkan Anies Baswedan dibayang-bayangi kericuhan publik?

KOMPAS TV
Anies Baswedan saat ditetapkan menjadi bakal calon presiden (capres) dari Partai Nasdem pada Senin (3/10/2022). Kerja KPK tangani kasus korupsi yang libatkan Anies Baswedan dibayang-bayangi kericuhan publik? 

Ia akan sangat menyayangkan apabila KPK mengaitkan persoalan hukum dengan politik.

"Itu sangat berbahaya kalau hukum dimainkan lawan politik," ucap Ujang.

Ujang menegaskan hal tersebut tidak boleh terjadi di Indonesia.

Baca juga: Jusuf Kalla Jadi Kunci, 3 Alasan Nasdem Usung Anies Baswedan, Demokrat-PKS Nyusul

Kemudian, ia mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mengawal supaya situasi Indonesia tetap aman jelang Pilpres 2024 mendatang.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh mengumumkan bakal calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.

Bakal capres yang diusung oleh Partai NasDem pada Pilpres 2024 adalah Anies Baswedan.

Surya Paloh sendiri yang mengumumkan nama Anies Baswedan sebagai capres di Kantor DPP Partai NasDem, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (3/10/2022).

Ia menjelaskan bahwa dalam satu sistem demokrasi, semua pihak turut memberikan saluran idealismenya, memiliki obsesi dirinya, untuk memberikan darma bhakti dirinya sebagai pemimpin negeri.

"NasDem menghargai ini kepada anak-anak bangsa yang punya potensi, dari mana pun, dari partai apa pun," ucap Surya Paloh.

Hal itulah yang menjadi alasan Partai NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang.

Baca juga: Nasdem Jagokan Anies Baswedan, PSI Deklarasi Ganjar Pranowo-Yenny Wahid jadi Capres Cawapres

Penjelasan KPK

Isu ketua KPK yang memaksakan keinginan agar kasus dugaan penyelewengan anggaran dalam Formula E yang sukses digelar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada Juni 2022 lalu sedang ramai menjadi pembicaraan publik.

Alih-alih menegakan hukum, KPK ditenggarai bermuatan politik dalam penanganan kasus tersebut.

Pasalnya, dugaan terhadap penggunaan anggaran di luar ketentuan perundang-undangan penggunaan keuangan tidak memenuhi bukti yang kuat.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved